BATAMCLICK.COM, Bintan – Pemerintah Kabupaten Bintan masih belum menerbitkan aturan terbaru terkait perpanjangan PPKM sesuai arahan Pemerintah Pusat. Di mana, Bintan masuk pada kategori level 3.
Namun, dengan belum adanya aturan terbaru dari Pemkab Bintan terkait perpanjangan PPKM tersebut, sejumlah pelaku UMKM di daerah itu, belum tahu bisa apa tidaknya membuka usahanya kembali, khususnya mengenai layanan makan di tempat dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Wakil Bupati Bintan, Roby Kurniawan saat dikonfirmasi BATAMTODAY.COM lewat pesan WhatsApp, Selasa (10/8/2021) masih belum memberikan tanggapan.
Sementara Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai perpanjangan PPKM menginstruksikan Gubernur, Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan penerapan PPKM.
Dalam SE Mendagri itu disebutkan, PPKM Level 3, satuan pendidikan dapat melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Mendikbudristek, Menteri Agama, Menkes dan Mendagri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50%, kecuali untuk:
- SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB, maksimal 62% sampai dengan 100%, dengan menjaga jarak minimal 1,5 m dan maksimal 5 peserta didik per kelas;
- PAUD maksimal 33%, dengan menjaga jarak minimal 1,5 m dan maksimal 5 peserta didik per kelas.
Sedangkan pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% Work From Home (WFH) dan 25% Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakn kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Industri dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran Covid-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 hari.
Untuk pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.
Sementara dalam surat edaran itu, pada point F nomor 02, disebutkan rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan di tempat/dine in dengan kapasitas 50% dan menerima makan dibawa pulang/ delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Sumber: BATAMTODAY
