BATAMCLICK.COM: Pemerintah Kota (Pemko) Batam mempercepat digitalisasi dalam pengelolaan dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Langkah ini tidak hanya menjadi strategi modernisasi, tetapi juga menjadi jawaban atas tantangan kebocoran pendapatan yang selama ini masih terjadi.
Di tengah tuntutan efisiensi dan transparansi, Pemkot Batam memilih bertransformasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga sistem pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan minim celah penyimpangan.
Transformasi Digital Jadi Kunci Tata Kelola Modern
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa digitalisasi merupakan langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia mendorong seluruh lini pelayanan untuk beralih dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi.
Menurutnya, pemanfaatan digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi membuka ruang ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Ini merupakan ikhtiar untuk meningkatkan PAD. Tata kelola pemerintahan harus mulai beralih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi dan percepatan, sekaligus mengurangi frekuensi tatap muka,” ujarnya.
TP2DD Jadi Motor Percepatan Digitalisasi
Melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, Pemkot Batam terus mendorong lahirnya sistem yang adaptif terhadap kebutuhan daerah. Tim ini berperan penting dalam merumuskan strategi optimalisasi pajak dan retribusi secara terintegrasi.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan potensi kebocoran PAD. Digitalisasi menjadi instrumen utama untuk memastikan setiap transaksi tercatat secara transparan dan akuntabel.
Dari Tapping Box hingga QRIS, Sistem Terus Diperkuat
Pemkot Batam tidak sekadar merencanakan, tetapi juga telah mengimplementasikan berbagai inovasi digital. Salah satunya adalah pemasangan tapping box di restoran untuk mengawasi transaksi secara real time.
Selain itu, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) kini dapat dilakukan melalui QRIS. Bahkan, sistem pembayaran parkir tepi jalan juga telah diterapkan secara digital di sekitar 100 titik di Kota Batam.
Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem pembayaran non-tunai yang lebih aman dan efisien.
Masyarakat Siap, Digitalisasi Kian Mudah Diterapkan
Amsakar menilai masyarakat Batam sudah cukup familiar dengan teknologi, sehingga proses transformasi digital berjalan lebih mulus. Kebiasaan menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-hari menjadi modal penting dalam mempercepat implementasi kebijakan ini.
Ia bahkan mengaitkan digitalisasi dengan perubahan budaya kerja, yang kini semakin fleksibel namun tetap produktif, sebagaimana konsep work from home yang tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
Menuju Sistem Retribusi yang Lebih Modern
Pemkot Batam juga mulai mengarahkan pengelolaan retribusi, seperti parkir dan persampahan, agar tidak lagi bergantung pada sistem manual. Melalui forum TP2DD, berbagai skema modern terus dibahas untuk memastikan pengelolaan lebih transparan dan efisien.
Transformasi ini diharapkan mampu menghapus praktik konvensional yang rawan kebocoran, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Kemandirian Fiskal Batam Terus Menguat
Capaian positif juga terlihat dari tingkat kemandirian fiskal Batam yang kini berada di angka sekitar 57 persen. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sudah melampaui 50 persen, yang menjadi indikator kuat kemandirian fiskal.
Pemkot Batam pun menargetkan peningkatan lebih lanjut, seiring optimalisasi sistem digital yang terus diperkuat.
Roadmap Digitalisasi 2026–2030 Disiapkan
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Batam, Raja Azmansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan roadmap digitalisasi pajak dan retribusi untuk periode 2026–2030.
Roadmap ini akan menjadi panduan dalam mengintegrasikan seluruh sistem pembayaran, khususnya bagi organisasi perangkat daerah penghasil pajak dan retribusi.
Kolaborasi dengan Bank Indonesia dan Bank Riau Kepri juga menjadi faktor penting dalam mempercepat implementasi sistem digital tersebut.
Satu Kanal Pembayaran, Pelayanan Lebih Mudah
Ke depan, Pemkot Batam menargetkan hadirnya satu saluran pembayaran terintegrasi untuk pajak dan retribusi. Sistem ini akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Dengan langkah ini, Pemkot Batam tidak hanya mengejar peningkatan PAD, tetapi juga membangun fondasi tata kelola keuangan daerah yang modern, bersih, dan berkelanjutan.
