Pemilih juga kian pandai sehingga tidak mudah diadu domba demi menuruti kepentingan politikus tuna-adab.
BATAMCLICK.COM: Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang dimulai pemungutan bunyi untuk memilih calon personil legislatif dan calon presiden pada Rabu, 14 Februari 2024, tinggal menyisakan waktu sekitar 5 bulan dari sekarang.
Tahapan demi tahapan jelang pemungutan bunyi terus dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), mulai tingkat pusat hingga daerah.
Situasi yang kondusif dan kondusif menjadi syarat wajib guna mendukung kelancaran seluruh tahapan pemilu.
Tanpa agunan keamanan, penyelenggara pemilu tidak bisa melaksanakan tugasnya secara tenang dan leluasa hingga berujung munculnya ancaman kegagalan pesta kerakyatan 5 tahunan di negeri ini.
Polri sebagai penanggung jawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) telah menyiapkan Operasi Mantap Brata untuk mengamankan Pemilu 2024. Operasi ini rencananya dilaksanakan selama 211 hari, mengawal tahapan inti pemilu dan juga pilkada pada 2024.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan seluruh jejeran bersiap untuk siaga pemilu.
Sejumlah strategi pengamanan telah disusun Polri termasuk pola pendekatan dalam upaya meredam panasnya suhu politik agar tak berkapak pada gejolak di tengah masyarakat.
Segala potensi kerawanan pun telah dipetakan dan gimana langkah mengantisipasinya agar tak berujung pada pecahnya bentrok akibat rumor politik.
Pada prinsipnya, Polri mau pemilu kali ini dapat berjalan lancar dengan terlaksananya
asas pemilu ialah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan setara alias yang dikenal sebagai luber dan jurdil serta terbebas dari hoaks, ujaran kebencian, hingga politik SARA.
Masyarakat jangan sampai diadu domba dengan saling menghujat akibat perbedaan pilihan politik lantaran perihal itu sangat rawan memicu perpecahan.
Langkah Pendinginan
Menghadapi tugas pengamanan Pemilu 2024, Polri menerapkan salah satu strategi cooling system atau pendinginan dengan menerapkan sejumlah langkah pendekatan ke masyarakat.
Caranya pun beragam, menyesuaikan kondisi wilayah setempat dengan tetap menjunjung kearifan lokal masyarakat setempat.
Seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh budaya dan tokoh pemuda dilibatkan untuk menggaungkan pemilu damai.
Seperti yang dilakukan Polda Kalimantan Selatan dan 13 polres jajarannya, abdi negara di wilayah ini tengah gencar menggelar hormat sosial membantu masyarakat mulai pembagian paket sembako, pembagian gas LPG 3 kg, pasar murah, pagelaran UMKM, hormat kesehatan dengan pengobatan gratis, hingga menggelar banyak turnamen olahraga dan seni dengan tujuan mempererat persatuan.
Pesan-pesan kamtibmas senantiasa diselipkan dan rayuan mewujudkan pemilu tenteram digelorakan agar masyarakat makin menyadari pentingnya menjaga persatuan dan tak mudah dipecah belah oleh perbedaan pilihan politik.
Kapolda Kalsel Irjen Pol. Andi Rian Djajadi mengatakan semua aktivitas tersebut merupakan penerapan dari strategi cooling system dengan angan masyarakat mendukung tugas Polri untuk sama-sama menjaga situasi yang kondusif dan kondusif jelang pemilu.
Jajarannya diminta dapat berinovasi sesuai kondisi lapangan dan apa saja yang menjadi angan kebanyakan masyarakat.
Misalnya, ketika musim tandus saat ini, kekeringan menjadi ancaman sehingga perlu pengedaran air bersih.
Oleh lantaran itu, dibuatkan semacam sumur bor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bakal air bersih terutama di wilayah yang memang sangat memerlukan, termasuk untuk mendukung sistem pertanian.
Situasi kamtibmas di Kalsel saat ini sangat kondusif sehingga seluruh tahapan pemilu yang telah dilaksanakan KPU melangkah sesuai agenda tanpa hambatan.
Meski begitu, polisi tak boleh menganggap remeh apalagi sampai lengah menyikapi situasi yang condong landai sekarang.
“Terus lakukan penemuan dini, redam potensi bentrok sebelum betul-betul terjadi, dan pastikan personil datang di kesempatan pertama ketika masyarakat membutuhkan,” ujarnya.
Kemudian menjalin komunikasi intensif dengan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Hal ini wajib dibangun agar sinergi terus terjalin erat seraya mengesampingkan ego sektoral yang bisa saja mengganggu persiapan pemilu.
Meningkatkan Partisipasi Pemilih
KPU Kalsel telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 3.025.220 orang untuk Pemilu 2024, yang tersebar di dua kota dan 11 kabupaten, terdiri atas 1.512.186 laki-laki dan 1.513.034 perempuan.
KPU berambisi partisipasi pemilih meningkat pada Pemilu 2024, minimal bisa mengulang tingginya partisipasi pemilih pada Pilpres 2019 ialah di atas 80 persen.
Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa menyebut pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
Sebagai penyelenggara pemilu, KPU gencar melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat bisa menggunakan kewenangan suaranya.
Bahkan kampanye sosialisasi pemilu dalam corak Kirab Pemilu 2024 telah berjalan selama 70 hari melewati seluruh kabupaten dan kota di Kalsel.
Di samping itu, KPU membujuk seluruh komponen masyarakat untuk turut membantu menyosialisasikan pemilu termasuk partai politik yang mempunyai peran vital tempat mencetak para calon wakil rakyat di legislatif dan juga calon pemimpin di eksekutif.
KPU mengingatkan semua komponen kudu bahu- membahu dan bersinergi lantaran pemilu sebagai sistem kerakyatan dari rakyat untuk rakyat. Oleh lantaran itu, kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemilu adalah tanggung jawab bersama.
Sejalan dengan tugas KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berupaya memastikan pemilu berjalan alim asas sehingga proses dan hasilnya legitimate.
Oleh lantaran itu, Bawaslu membujuk masyarakat turut menjaga kualitas Pemilu 2024 dengan berkedudukan sebagai pengawas partisipatif yang berani melaporkan jika memandang pelanggaran.
Ketua Bawaslu Kalsel Aries Mardiono menegaskan perlunya peran aktif masyarakat memberikan sumbangsih pengawasan dalam mengawal pemilu berintegritas.
Prinsipnya masyarakat mengetahui apa yang dilarang dalam pemilu dan langkah konkretnya melaporkan.
Karena, pelanggaran dalam pemilu bisa menjadi awal pemicu bentrok di tengah masyarakat sehingga menakut-nakuti keamanan masyarakat.
Juga ditekankan pentingnya penyelesaian alias penindakan dugaan pelanggaran dalam jalur yang diatur konstitusi agar tidak melebar keluar patokan pemilu.
Kini, saatnya lebih menggaungkan pemilu berintegritas sehingga betul-betul dapat menjadi sarana integrasi bangsa yang menyatukan, bukan menajamkan permusuhan.
Sejatinya masyarakat Indonesia makin dewasa mengikuti pemilu dari waktu ke waktu dan tidak mudah digoyahkan dengan politik transaksional. Pemilih juga kian pandai sehingga tidak mudah diadu domba demi menuruti kepentingan politikus.
Sumber Antara
