BATAMCLICK.COM – Bupati Karimun Iskandarsyah mencari solusi dalam mengantisipasi keluhan masyarakat tentang kelangkaan gas LPG 3 kilogram, diawali dengan menggelar rapat koordinasi, Selasa (27/10/2026), di Ruang Rapat Mawar Merah Kantor Bupati
Rapat koordinasi itu digelar sebagai salah satu langkah untuk menuntaskan akar permasalahan distribusi di wilayah kepulauan di Kabupaten Karimun. Dengan memetakan masalah utama yang bermuara pada penumpukan puluhan ribu tabung rusak dan rumitnya birokrasi kepabeanan.
Bupati Karimun Iskandarsyah memimpin rapat koordinasi tentang kelangkaan gas LPG 3 kilogram untuk wilayah pulau-pulau di Ruang Rapat Mawar Merah Kantor Bupati Karimun
Dalam rapat tersebut dipaparkan bahwa, dari hasil inspeksi di lapangan, kelangkaan LPG 3 kilogram tidak disebabkan oleh kurangnya kuota.
Hingga September 2026, realisasi kuota gas LPG 3 kilogram telah mencapai 5.465,04 MT dari total target 6.617 MT. Kendala utama justru terletak pada menumpuknya 29.110 tabung afkir atau rusak, di gudang agen yang tidak bisa segera diganti, serta hambatan logistik pelayaran antar-pulau.
Hal ini berdampak langsung pada terhambatnya pasokan bagi masyarakat dan 26.698 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karimun. Frekuensi pengiriman ke sejumlah pulau seperti Pulau Kundur, bahkan terpaksa turun drastis dari empat hingga lima kali seminggu, kini menjadi hanya dua hingga tiga kali dalam seminggu.
Pemaparan Bupati Karimun Iskandarsyah saat memimpin rapat koordinasi tentang antisipasi kelangkaan gas LPG 3 kilogram wilayah pulau-pulau
Menyikapi kondisi krisis tersebut, Bupati Karimun Iskandarsyah menegaskan, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam dan telah menyiapkan rencana aksi yang solutif, komprehensif, dan berkelanjutan.
“Saya sangat memahami dan merasakan keresahan warga serta pelaku UMKM kita yang kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilogram. Setelah kita urai, masalah utamanya ada di puluhan ribu tabung yang rusak (afkir) dan rantai distribusi yang terhambat birokrasi, ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa,” ujar Iskandarsyah.
Oleh karena itu menurut Iskandarsyah, dia menginstruksikan dua solusi strategis. Pertama, akan mendorong pendirian Bengkel Pemeliharaan Tabung (BPT) di Karimun, agar perbaikan tabung tidak perlu lagi dikirim jauh ke Batam atau Tanjung Uban.
Suasana rapat koordinasi dan penjelasan dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun, Basori
Kedua, Pemkab karimun akan segera berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Pertamina, untuk membuka “jalur hijau kepabeanan di zona Free Trade Zone (FTZ) Kabupaten Karimun.
“Tabung kosong yang akan diperbaiki tidak boleh tertahan regulasi, sehingga waktu tunggu bisa dipangkas 80 persen. Saya pastikan pemerintah daerah hadir untuk menjaga dapur masyarakat dan UMKM kita tetap mengepul,” kata Iskandarsyah lagi.
Sebagia solusi jangka pendek, Iskandarsyah telah memastikan agar pihak Pertamina Patra Niaga dan para agen, mempercepat perbaikan 5000 hingga 7500 tabung per bulan, serta menambah armada kapal pengangkut untuk memulihkan jadwal pasokan antar pulau.
Beberapa peserta rapat koordinasi dari instansi vertical
“Pemkab Karimun menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan jangan panic buying, serta laporkan kepada pihak berwenang jika menemukan praktik penimbunan atau penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan,” tegas Iskandarsyah.(Narasi: Gani / Foto: Dinas Kominfo Kabupaten Karimun)
