BATAMCLICK.COM, Bintan – Pengurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) segera mengukuhkan kepengurusan Kelompok Kerja (Pokja) News Room Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) SMSI Kepri.
Pengukuhan akan dilakukan langsung oleh Ketua Umum SMSI, Firdaus, pada Rabu (26/8/2026) di Bintan Agro, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
Pengukuhan ini menjadi bagian dari komitmen SMSI sebagai mitra strategis Kejaksaan RI. SMSI ingin ikut mendampingi, mengawal, dan mempublikasikan informasi terkait program Jaga Desa. Langkah ini sekaligus untuk mendorong pencegahan penyimpangan hukum di tingkat pemerintahan desa.
Sebelumnya Dikukuhkan di Tiga Provinsi
Sebelum Kepri, SMSI telah mengukuhkan Pokja News Room Jaga Desa di Bali, Lampung, dan Banten.
Selanjutnya, pengurus pusat menjadwalkan pengukuhan kepengurusan Pokja News Room Jaga Desa di lima provinsi. Kelima provinsi itu ialah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Bengkulu.
Pengukuhan tersebut akan berlangsung secara terpusat di Hall Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Ketua Umum SMSI Firdaus mengonfirmasi bahwa pengukuhan lima kepengurusan provinsi tersebut akan berlangsung secara bersamaan dalam satu seremoni.
Bertepatan dengan Rencana Aksi di Jakarta
Penetapan tanggal pengukuhan itu kemudian menjadi sorotan. Sebab, agenda tersebut bertepatan dengan rencana aksi demonstrasi besar di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Salah satu kelompok yang disebut akan mengikuti aksi tersebut ialah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Massa dilaporkan telah bergerak dan mendirikan posko di Jakarta sejak pertengahan Agustus.
Aksi nasional itu membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya, desakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan, penerapan hukuman mati bagi koruptor, serta pengusutan persoalan tata kelola dana daerah.
Situasi di media sosial juga semakin ramai. Berbagai spekulasi bahkan memunculkan narasi “Rusuh Agustus Jilid II”. Namun, Polda Metro Jaya telah mengimbau masyarakat tetap tenang dan menyaring informasi untuk menghindari hoaks.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah pengumpulan pengurus media siber dari berbagai daerah ke Jakarta pada waktu yang sama berkaitan dengan mobilisasi massa.
SMSI Tegaskan Tidak Ada Motif Politis
Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa kesamaan jadwal pengukuhan dengan rencana aksi demonstrasi merupakan kebetulan dan tidak berkaitan dengan gerakan demonstrasi mana pun.
Makali juga menegaskan posisi SMSI sebagai konstituen Dewan Pers. Menurut dia, SMSI bukan organisasi massa maupun lembaga swadaya masyarakat. SMSI merupakan wadah bagi perusahaan-perusahaan media siber.
Karena itu, SMSI berkomitmen menjaga stabilitas nasional dan keutuhan negara. Namun, organisasi tersebut tetap menghormati hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi.
Melalui pengukuhan Pokja News Room Jaga Desa, SMSI juga menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggota di daerah agar tetap berada dalam koridor pers profesional.
SMSI mendorong seluruh anggotanya menyajikan informasi yang jernih, berimbang, dan bertanggung jawab di tengah dinamika situasi nasional. (*)
