BATAMCLICK.COM: Pembinaan Teritorial Terintegrasi Kepri kembali menyoroti pentingnya sinergi pertahanan, pemerintah daerah dan masyarakat. Apalagi, Kepulauan Riau merupakan provinsi kepulauan sekaligus wilayah perbatasan yang menghadapi tantangan besar di sektor maritim.
Karena itu, penguatan pertahanan perlu berjalan beriringan dengan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Konteks tersebut mengemuka dalam kegiatan Pembinaan Teritorial Terintegrasi di wilayah kerja Kodaeral IV, Sabtu (19/9).
Kegiatan berlangsung di Pelataran Gedung Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Republik Indonesia Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla, turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Kepri Punya Posisi Strategis
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni hadir mewakili Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Ia menyambut kedatangan KSAL sekaligus mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak KSAL di Negeri Segantang Lada. Kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya kegiatan Pembinaan Teritorial Terintegrasi di wilayah Kepulauan Riau,” kata Misni.
Menurut Misni, kehadiran KSAL menunjukkan perhatian terhadap penguatan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan.
Ia juga menilai posisi Kepri membuat aspek pertahanan dan pembangunan masyarakat pesisir tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
“Bagi Kepulauan Riau, kegiatan ini memiliki makna yang sangat strategis. Posisi Kepri sebagai wilayah kepulauan menjadikan aspek pertahanan dan pembangunan masyarakat pesisir perlu berjalan secara beriringan,” ujarnya.
Laut Bukan Sekadar Penghubung
Misni kemudian menekankan peran laut bagi masyarakat Kepri.
Menurutnya, laut tidak hanya menjadi jalur penghubung antarpulau. Laut juga menjadi ruang kehidupan sekaligus sumber ekonomi masyarakat.
“Laut bukanlah pemisah antarpulau. Laut merupakan ruang kehidupan, ruang ekonomi, ruang budaya, sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara,” tegasnya.
Karena itu, pemerintah daerah memandang pembinaan teritorial perlu melibatkan banyak unsur.
Pendekatan tersebut tidak hanya menyentuh aspek pertahanan. Namun, kegiatan juga perlu membuka ruang untuk mengembangkan potensi wilayah.
“Pembinaan teritorial yang dilaksanakan secara terintegrasi menjadi penting untuk membangun keterhubungan antara kekuatan pertahanan, pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir,” jelas Misni.
Pertahanan Berjalan Bersama Ekonomi
Misni juga melihat potensi kemaritiman Kepri sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai pembinaan teritorial tidak cukup jika hanya berbicara tentang keamanan dan pertahanan. Pemerintah juga perlu menghubungkannya dengan potensi ekonomi yang tumbuh di wilayah pesisir.
“Kami melihat bahwa pembinaan teritorial hari ini tidak hanya berbicara mengenai aspek pertahanan, tetapi juga bagaimana potensi wilayah dapat diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Semangat tersebut, kata Misni, sejalan dengan pelaksanaan Festival Bahari Kepri 2026.
Festival itu mengangkat berbagai potensi daerah, mulai dari kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM hingga kebudayaan dan kegiatan sosial masyarakat.
“Semangat kegiatan ini sejalan dengan Festival Bahari Kepri 2026 yang mempertemukan berbagai potensi kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, kebudayaan, serta kegiatan sosial masyarakat,” imbuhnya.
Sinergi Jadi Kunci
Ke depan, Misni berharap kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas dan masyarakat terus diperkuat.
Menurutnya, pembangunan kekuatan maritim membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Apalagi, karakter Kepri yang terdiri dari ribuan pulau membuat pengelolaan wilayah tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor.
“Kekuatan maritim akan semakin kokoh apabila dibangun bersama oleh TNI, pemerintah, dunia usaha, komunitas dan masyarakat,” tutupnya.***
