Transmigrasi Rempang dan Potensi Besar Perekonomian

Kajian TEP UNDIP mengungkap potensi besar Kawasan Transmigrasi Rempang yang terancam akibat infrastruktur lemah dan minimnya kelembagaan ekonomi masyarakat. Simak rekomendasi untuk pembangunan berkelanjutan.
Kajian TEP UNDIP mengungkap potensi besar Kawasan Transmigrasi Rempang yang terancam akibat infrastruktur lemah dan minimnya kelembagaan ekonomi masyarakat. Simak rekomendasi untuk pembangunan berkelanjutan.

BATAMCLICK: Terkait transmigrasi Rempang, Ketua Tim Ekspedisi Patriot UNDIP, Tri Joko, menjelaskan bahwa Rempang memiliki potensi besar. Khususnya komoditas rajungan dan berbagai hasil tangkapan laut lainnya. Namun, potensi tersebut belum berkembang optimal karena masyarakat masih beroperasi dengan pola ekonomi subsisten.

“Potensi rajungan dan hasil tangkapan ikan lainnya di Rempang sebenarnya sangat besar, tetapi tanpa infrastruktur dasar dan kelembagaan yang kuat, masyarakat akan terus terjebak pada pola ekonomi subsisten,” ujar Tri Joko saat menyampaikan laporan kepada Wali Kota Batam–Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.

Sebanyak 69,3 persen warga Rempang bekerja sebagai nelayan tradisional. Meskipun harga daging rajungan kupas mencapai Rp345.000 per kilogram di pasar regional, nelayan lokal belum menikmati nilai tambah karena ketergantungan pada toke dan minimnya hilirisasi.

Infrastruktur Lemah, Konflik Sosial Menguat

TEP UNDIP juga menemukan bahwa kelembagaan ekonomi seperti Koperasi Produsen Transmigrasi Banon Tanah Harapan masih berada pada tahap awal. Rendahnya literasi finansial dan penyaluran bantuan yang tidak merata memperkuat kecemburuan sosial, terutama antara SP-Tempatan dengan kawasan Rempang Eco-City.

Tri Joko menegaskan bahwa sanitasi yang buruk memperburuk kondisi sosial ekonomi. “Kalau sanitasi tidak dibenahi, ekosistem pesisir akan rusak dan itu berarti ancaman langsung terhadap mata pencaharian nelayan,” jelasnya.

Rekomendasi Prioritas untuk Rempang

TEP UNDIP merumuskan tiga rekomendasi jangka pendek:

  1. Penguatan Literasi Finansial melalui pelatihan intensif koperasi dan Kelompok Wanita Tani.
  2. Investasi Sanitasi dan TPS 3R guna menghentikan pencemaran laut melalui pembangunan septic tank komunal dan TPS 3R.
  3. Pembentukan Forum Tata Kelola Kolaboratif Rempang Berkelanjutan (FTKK-RB) yang melibatkan BP Batam, Pemkot Batam, Kementerian Transmigrasi, dan tokoh masyarakat.

“Tanpa tata kelola yang kolaboratif dan transparan, pembangunan akan memicu konflik, bukan kesejahteraan,” tegas Tri Joko.

Rempang Menuju Pusat Pertumbuhan Maritim

TEP UNDIP menilai bahwa transformasi Rempang menjadi pusat pertumbuhan maritim hanya terwujud jika pemerintah konsisten memperkuat infrastruktur dasar, meningkatkan pemberdayaan nelayan melalui koperasi, serta menerapkan pendekatan pembangunan yang inklusif.

“Keberhasilan PSN Rempang Eco-City tidak boleh meninggalkan masyarakat transmigrasi. Pembangunan harus dirasakan merata oleh semua Satuan Permukiman,” tutup Tri Joko.(lin)