BATAMCLICK.COM, TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Gubernur Ansar Ahmad, yang diwakili Sekretaris Daerah Adi Prihantara, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kepri pada Senin (20/1). Rapat ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepri.
Kegiatan yang digelar di Balairung Raja Khalid, Dompak, Tanjungpinang, dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri, Afrizal Dachlan, dan dihadiri 25 anggota DPRD Kepri.
Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD
Dalam sambutannya, Afrizal Dachlan menyampaikan bahwa semua fraksi telah melakukan kajian mendalam terkait Ranperda RTRW. “Hari ini kita akan mendengarkan pandangan umum dari tujuh fraksi yang telah membahas rancangan ini secara terperinci,” ujar Afrizal.
Fraksi Gerindra melalui Clara Claudia Damayu Lase menyoroti pentingnya keseimbangan antara ekonomi dan ekologi dalam RTRW. “Pemerintah harus berperan sebagai ekonom dan ekolog. Sumber daya alam bukan sekadar bahan baku pembangunan, tetapi bagian dari sistem kehidupan bumi,” tegas Clara.
Juru bicara Fraksi Golkar, Teddy Jun Askara, mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam menyelesaikan penyusunan RTRW. “Kami berharap proses pembahasan berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga dapat menjadi acuan utama pembangunan daerah,” kata Teddy.
Fraksi NasDem, diwakili Boby Jayanto, menekankan perlunya RTRW mengimbangi laju pertumbuhan penduduk di Kepri yang mencapai 1,51% per tahun. “RTRW harus dirancang untuk meminimalkan dampak negatif seperti banjir dan kerusakan lingkungan akibat perencanaan wilayah yang buruk,” jelas Boby.
Fraksi PDIP melalui Sahat Sianturi mengusulkan keterlibatan akademisi, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan RTRW. “RTRW ini harus seimbang antara lingkungan alam dan buatan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkap Sahat.
Tumpal Ari Mangasi Pasaribu dari Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya pemanfaatan ruang yang strategis dan terstruktur, sedangkan Fraksi PAN mengingatkan pentingnya RTRW dalam mendukung pembangunan efektif dan efisien di Kepri.
Bahasan Strategis dalam Sidang
Sidang juga membahas sejumlah isu strategis, seperti penegakan hukum terhadap bangunan yang melanggar RTRW, pemantapan pola ruang wilayah, serta penyelarasan skala peta wilayah kabupaten/kota. Istilah seperti green belt, barrier zone, dan mitigasi nonstruktural turut menjadi perhatian utama.
Sekdaprov Apresiasi Sinergi
Sekdaprov Adi Prihantara mengapresiasi sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam penyusunan RTRW. “Kami berharap RTRW ini menjadi landasan pembangunan yang berwawasan lingkungan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mengatasi tantangan pembangunan di Kepri,” pungkas Adi.***
