BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam bergerak cepat menindaklanjuti berbagai masukan dari Komisi VI DPR RI terkait persoalan banjir dan genangan air di Kota Batam. Hanya berselang satu hari setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, BP Batam langsung menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan peninjauan di sejumlah titik yang selama ini kerap dilanda banjir.
Peninjauan dilakukan pada Kamis (18/6/2026) dengan menyasar 11 lokasi rawan banjir yang tersebar di berbagai wilayah Kota Batam. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat penyusunan solusi teknis yang tepat sasaran berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto, didampingi Direktur Pembangunan Infrastruktur Wulung Wardhana beserta jajaran.
Untuk memastikan penanganan berjalan terpadu, BP Batam juga melibatkan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Metra Dinata, bersama para camat di wilayah yang menjadi lokasi peninjauan.
Adapun titik-titik yang dikunjungi meliputi kawasan Orchard Park Batam Kota, Kampung Jabi, SDN 010 Nongsa, Sekupang, Batu Aji, Sagulung, hingga kawasan depan Panbil Industrial Estate yang dalam beberapa waktu terakhir sering mengalami genangan saat hujan dengan intensitas tinggi.
Langkah cepat tersebut merupakan tindak lanjut atas masukan Anggota Komisi VI DPR RI, Sturman Panjaitan, dalam RDP sehari sebelumnya. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sistem drainase agar mampu mengimbangi pesatnya pertumbuhan pembangunan dan aktivitas ekonomi di Batam.
Menurut Mouris Limanto, peninjauan langsung menjadi tahapan penting sebelum menentukan langkah penanganan. Sebab, setiap lokasi memiliki karakteristik dan penyebab banjir yang berbeda sehingga membutuhkan solusi yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Kami ingin memastikan setiap persoalan dipetakan secara akurat. Dengan melihat langsung kondisi di lapangan, solusi yang disiapkan akan lebih terukur, tepat sasaran, dan dapat dilaksanakan secara efektif melalui koordinasi dengan seluruh pihak terkait,” ujar Mouris.
Ia menambahkan, respons cepat tersebut merupakan arahan langsung dari Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra. Keduanya menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat maupun masukan dari DPR RI harus segera diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata.
“Pak Amsakar Achmad dan Ibu Li Claudia Chandra selalu menekankan bahwa setiap persoalan yang dihadapi masyarakat tidak boleh berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Seluruh masukan harus segera ditindaklanjuti melalui aksi nyata di lapangan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” jelas Mouris.
Melalui peninjauan bersama Pemerintah Kota Batam tersebut, BP Batam mulai menyusun langkah penanganan di masing-masing lokasi. Program yang dipersiapkan meliputi normalisasi saluran air, peningkatan kapasitas drainase, evaluasi sistem aliran air, hingga penguatan koordinasi lintas instansi.
BP Batam berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat penanganan banjir, sekaligus menghadirkan infrastruktur drainase yang lebih andal sehingga mampu mendukung pertumbuhan Batam sebagai kawasan industri, investasi, dan perdagangan yang berkelanjutan.
