Batamclick.com, BATAM – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus menunjukkan tren positif.
Hingga 1 Juni 2026, jumlah kepesertaan JKN di bumi segantang lada ini telah menyentuh angka 2.276.949 jiwa, atau setara dengan 97,53 persen dari total populasi Kepri yang berjumlah 2.334.574 penduduk.
Selain jangkauan proteksi yang luas, tingkat keaktifan kartu jaminan kesehatan warga lokal juga tergolong prima. Sebanyak 1.864.841 peserta atau 79,88 persen tercatat berstatus aktif, sehingga hak jaminan medisnya langsung dapat digunakan sewaktu-waktu saat dibutuhkan.
Asisten Deputi Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Kedeputian Wilayah II BPJS Kesehatan, Jaenal M. Sambas, memaparkan bahwa tingginya angka kepesertaan ini merupakan modal krusial untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang produktif sekaligus penggerak roda ekonomi daerah.
“Perlindungan kesehatan melalui Program JKN tidak hanya memberikan kepastian akses faskes bagi masyarakat, melainkan juga investasi jangka panjang untuk mendongkrak produktivitas tenaga kerja serta daya saing daerah,” tutur Jaenal dalam agenda Media Gathering BPJS Kesehatan Provinsi Kepri bersama awak media di Batam, Kamis (18/6/2026).
Menurut Jaenal, raihan di Kepri ini melonjak drastis jika menilik histori awal jaminan sosial ini bergulir pada 2014 silam. Kala itu, cakupan kepesertaan baru bertengger di angka 924.114 jiwa atau sekitar 39,58 persen dari total masyarakat.
“Artinya terjadi lompatan besar hingga 57,95 persen dalam kurun waktu sekitar 12 tahun terakhir,” cetusnya.
Akselerasi di level regional ini sejalan dengan tren di tingkat nasional. Per Juni 2026, total peserta JKN di Indonesia menembus 285.493.874 jiwa (99,02 persen) dari akumulasi 288.315.089 penduduk, dengan rincian 227.823.634 jiwa di antaranya merupakan peserta aktif. Angka ini mencerminkan pertumbuhan makro sebesar 52,7 persen dibanding medio 2014.
Keberhasilan penambahan basis peserta tersebut, lanjut Jaenal, mustahil terwujud tanpa adanya sinergi pentaheliks bersama pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Menatap tantangan ke depan, BPJS Kesehatan berkomitmen mematangkan mutu layanan lewat simplifikasi birokrasi dan digitalisasi sistem peranti lunak.
“Peningkatan kualitas melalui transformasi digital terus kita maksimalkan, karena kemudahan akses layanan kesehatan bagi publik adalah prioritas utama,” pungkasnya.
