NATUNA – Pemerintah Kabupaten Natuna kembali menyuarakan pentingnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi sebagai hak daerah penghasil. Keterlambatan pencairan dana tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Persoalan itu disampaikan Bupati Natuna, Cen Sui Lan, saat menerima kunjungan Tim Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Natuna, Selasa (14/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, Cen menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini sangat bergantung pada realisasi DBH migas.
“Kalau DBH tidak turun, tidak banyak yang bisa kami lakukan,” ujar Cen.
Menurutnya, DBH migas merupakan hak daerah penghasil sebagaimana diatur dalam mekanisme keuangan negara, bukan bantuan ataupun hibah dari pemerintah pusat. Karena itu, Natuna berharap hak tersebut dapat segera direalisasikan agar pembangunan di wilayah perbatasan tidak terus terhambat.
Meski dikenal sebagai salah satu daerah penghasil migas strategis nasional, Natuna masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tingginya biaya transportasi dan logistik, keterbatasan konektivitas, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dukungan anggaran besar.
Keterbatasan fiskal juga memaksa pemerintah daerah melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk penyesuaian sejumlah program pembangunan dan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN agar roda pemerintahan tetap berjalan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Tim Dewan Pertahanan Nasional, Mayjen TNI Suwarno, M.Han., mengakui bahwa persoalan DBH migas bukan berada dalam kewenangan lembaganya. Namun, ia memastikan aspirasi Pemerintah Kabupaten Natuna akan disampaikan kepada pimpinan untuk diteruskan kepada Presiden.
“Mari kita banyak berdoa agar Presiden kita bergerak hatinya,” kata Suwarno.
Bagi Pemerintah Kabupaten Natuna, percepatan penyaluran DBH migas menjadi langkah penting untuk memperkuat pembangunan di wilayah perbatasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai daerah yang selama ini berkontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor migas, Natuna berharap haknya dapat segera dipenuhi sehingga pembangunan tidak lagi terkendala keterbatasan anggaran.
(Dy)
