Batamclick.com,
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (BPS Kepri) menurunkan 1.589 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang tersebar di tujuh kabupaten/kota setempat dan akan bertugas mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026.
Humas BPS Kepri Resa Surya Utama mengatakan seluruh petugas Sensus Ekonomi tahun ini telah melalui serangkaian tahapan seleksi, mulai dari administrasi, tes kompetensi, penilaian kemampuan, wawancara, hingga pembekalan teknis sebelum turun lapangan.
“Petugas Sensus Ekonomi akan menggunakan atribut berupa rompi, tanda pengenal, serta surat tugas,” kata Resa di Tanjungpinang, Kamis.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar menerima kedatangan petugas dan memberikan data yang jujur.
Resa menyampaikan sasaran SE tahun ini meliputi seluruh usaha dan keluarga yang ada di wilayah Kepri. Usaha yang didata dari mulai skala besar, menengah, kecil, hingga mikro atau rumah tangga.
Dia menjelaskan SE bertujuan menyediakan data dasar yang akurat dan komprehensif mengenai ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia, khususnya di Kepri.
“Hasil SE itu akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat,” ujar Resa.
BPS turut memaparkan sebaran petugas SE 2026 di kabupaten/kota se-Kepri, antara lain Kabupaten Karimun 209 orang, Kabupaten Bintan 137 orang, Kabupaten Natuna 95 orang, Kabupaten Lingga 92 orang, Kabupaten Anambas 53 orang, Kota Batam 852 orang, dan Kota Tanjungpinang 151 orang.
Secara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang Zulhidayat menyebutkan hasil SE 2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.
Maka itu, kata dia, kualitas data yang dikumpulkan para petugas sensus harus benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang dikumpulkan bukan sekadar angka statistik, tapi akan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program pembangunan. Hasilnya tidak hanya digunakan oleh BPS, tetapi juga menjadi rujukan bagi pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Zulhidayat.
Ia menjelaskan kebutuhan terhadap data ekonomi yang akurat semakin penting di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah. Dengan ruang anggaran yang semakin terbatas, setiap program pembangunan harus disusun secara tepat sasaran berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Pemerintah perlu mengetahui sektor mana yang berkembang, kelompok masyarakat mana yang membutuhkan perhatian, dan program apa yang harus diprioritaskan.
“Semua itu hanya bisa dilakukan jika didukung data yang valid dan berkualitas,” ucapnya.
Zulhidayat turut mengingatkan seluruh petugas sensus menjaga integritas dan profesionalisme selama menjalankan tugas pendataan, dengan memastikan data yang dikumpulkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan.
Menurutnya petugas sensus harus memahami transformasi tersebut agar mampu melakukan pendataan secara tepat.
Selain penguasaan teknis, lanjutnya, kemampuan komunikasi juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendataan. Petugas sensus diminta mampu membangun hubungan yang baik dengan responden sehingga proses pengumpulan data berjalan lancar.
“Petugas sensus membawa nama BPS dan negara. Karena itu, harus ramah, santun, dan mampu menciptakan suasana yang nyaman saat berinteraksi dengan masyarakat,” demikian Zulhidayat.
Sumber, Antara
