Pemkab Anambas Dapat Opini WTP, BPK Temukan Kekurangan Volume 3 Pekerjaan Bernilai Miliaran

BATAMCLICK.COM, Tanjungpinang- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Anambas tahun 2020, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Perwakilan Kepulauan Riau .

Predikat yang diterima masa pemerintahan Abdul Haris ini, bukan berarti tak ada temuan. Sedikitnya, dalam penjelasan singkat BPK RI Perwakilan Kepri dalam rilisnya menyampaikan, ada tiga temuan serius terhadap anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020.

Temuan yang diperoleh oleh tim auditor BPK RI tersebut berupa temuann terkait kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan atas tiga paket pekerjaan sebesar Rp.1.273.625.364,43. Selain itu, BPK juga menunjukan terkait realisasi penggunaan belanja hibah oleh Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) sebesar Rp 169.450.000 tidak sesuai ketentuan dan penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kepulauan Anambas belum sepenuhnya memadai.

BACA JUGA:   Cen Sui Lan Anggarkan Dana Aspirasi Rp 36 M Lanjutkan Pembangunan Pelabuhan Roro Kuala Maras Anambas

Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepri, Masmudi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Ketua DPRD Kabupaten Anambas, Hasnidar dan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris yang juga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, Rabu (05/05/21) di kantor BPK di Batam.

Dari temuan-temuan tersebut, BPK RI memberikan rekomendasi kepada Bupati Anambas Abdul Haris untuk memperbaikinya.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Masmudi mengatakan temuan-temuan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran penyampaian atas Laporan keuangan pemerintah kabupaten kepulauan Anambas tahun 2020.

BACA JUGA:   Kasus Covid-19 di Anambas Melonjak, Satgas: Jangan Abai dengan Protokol Kesehatan

“BPK Kepri meminta pemerintah daerah menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas SPI dan kepatuhan terhadap undang-undang tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima, serta tetap mengupayakan penyajian pertangungjawaban pelaksanaan APBD tahun mendatang dilakukan dengan lebih baik,” ujarnya.

Sumber: BATAMTODAY

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *