Batamclick.com,
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kepri berkolaborasi untuk memperluas edukasi literasi keuangan keluarga di tingkat lapangan sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga.
Kepala OJK Kepri Sinar Danandjaya mengatakan persoalan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi keluarga sehingga kemampuan mengatur pendapatan dan pengeluaran perlu diperkuat.
“Banyak persoalan perceraian yang salah satu faktornya berkaitan dengan ekonomi. Karena itu penting berkolaborasi dengan BKKBN Kepri dalam penguatan keluarga, termasuk melalui literasi keuangan,” ujar Sinar dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Jumat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Victor Palimbong mengatakan penguatan literasi keuangan sejalan dengan upaya pembangunan keluarga, terutama dalam membentuk keluarga yang produktif dan memiliki ketahanan ekonomi.
“Kalau keluarga itu pasti sangat dekat dengan Kemendukbangga/BKKBN (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), jadi edukasi tentang pengelolaan keuangan dapat melalui jaringan Penyuluh Keluarga Berencana (KB),” katanya.
Victor mengusulkan OJK menyediakan buku saku atau materi praktis yang dapat dipelajari penyuluh untuk kemudian disampaikan kepada keluarga yang mereka dampingi.
“Penyuluh KB ini kan mereka turun ke lapangan. Mereka sering bertemu dengan keluarga. Jadi kalau ada buku saku atau setidaknya materi, kita bisa sampaikan kepada mereka,” ujar dia.
Kolaborasi juga akan diarahkan melalui penyusunan kurikulum literasi keuangan keluarga serta pelatihan berjenjang melalui Training of Trainers (TOT), sehingga materi dari OJK dapat diteruskan kepada jajaran BKKBN hingga Penyuluh KB.
“Kita buat kurikulumnya. Itu bisa ditentukan Management of Training (MOT) dan TOT-nya. Dengan begitu sistemnya bisa dilakukan secara masif,” kata Sinar.
Selain edukasi, OJK dan BKKBN juga melihat peluang memperluas akses pembiayaan bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dengan melibatkan perbankan dalam kegiatan bersama.
“OJK melihat potensi besar pada usaha binaan BKKBN Kepri. Ke depan, kami mendorong pelaksanaan business matching yang mempertemukan pelaku UMKM binaan dengan lembaga jasa keuangan sehingga mereka dapat memperoleh akses pembiayaan yang aman, sesuai kebutuhan, dan terjangkau untuk mendukung pengembangan usaha,” ujar Sinar.
Pelaku usaha nantinya tidak hanya mendapat informasi mengenai pilihan pembiayaan, tetapi juga pemahaman mengenai kewajiban dan kemampuan membayar.
Menurut Sinar, keluarga perlu disiplin mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan atau investasi, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta mengatur anggaran secara proporsional.
“Salah satu formula yang dapat digunakan yakni mengalokasikan 10 persen penghasilan untuk dana sosial, 20 persen untuk tabungan dan investasi, maksimal 30 persen untuk cicilan utang, dan 40 persen untuk kebutuhan hidup,” katanya.
Melalui sinergi tersebut, edukasi pengelolaan keuangan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga sekaligus mendorong masyarakat menggunakan layanan keuangan dan pembiayaan secara lebih cermat dan bertanggung jawab.
Sumber, Antara
