Ketua DPRD Batam Sambut Mahasiswa dengan Dialog

Ketua DPRD Batam Haji Muhammad Kamaluddin memimpin dialog mahasiswa di Gedung DPRD Batam. Aksi unjuk rasa berakhir dengan penyampaian delapan tuntutan yang menyoroti isu lokal hingga nasional.
Ketua DPRD Batam Haji Muhammad Kamaluddin memimpin dialog mahasiswa di Gedung DPRD Batam. Aksi unjuk rasa berakhir dengan penyampaian delapan tuntutan yang menyoroti isu lokal hingga nasional.

BATAMCLICK.COM: Aksi unjuk rasa mahasiswa di Gedung DPRD Kota Batam, Senin (1/9/2025), tidak berakhir ricuh. Sebaliknya, mahasiswa diterima dengan tangan terbuka dan diajak berdialog langsung di ruang rapat serbaguna. Ketua DPRD Batam Haji Muhammad Kamaluddin memimpin pertemuan penting ini dengan suasana hangat dan penuh keterbukaan.

Dialog tersebut juga menghadirkan sejumlah pimpinan daerah. Mulai dari Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Syafrudin, Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Li Claudia Chandragupta, hingga jajaran TNI dan Polri. Dari DPRD sendiri, hadir Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM, serta hampir seluruh anggota dewan.

Apresiasi dan Dukacita dari Ketua DPRD Batam

Dalam sambutannya, Kamaluddin menyampaikan rasa hormat dan apresiasi kepada mahasiswa yang memilih menyampaikan aspirasi secara terbuka. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya atas peristiwa kericuhan di beberapa daerah lain yang bahkan menimbulkan korban jiwa.

“Kami mengapresiasi kedatangan adik-adik mahasiswa. Kita semua juga turut berdukacita atas peristiwa di Jakarta dan beberapa daerah lainnya,” ujar Kamaluddin.

Mahasiswa Sampaikan Kekecewaan dan Harapan

Mahasiswa yang hadir berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Batam, serta perwakilan dari sejumlah universitas.

Koordinator BEM SI Sumbagut, Muryadi Agustiawan, mengaku kecewa karena menjelang aksi sempat merasakan adanya intimidasi, bahkan sampai ke keluarganya. Meski begitu, ia tetap melanjutkan aksi dengan semangat menjaga kondusifitas, setelah menerima masukan agar unjuk rasa dipusatkan di satu titik saja.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi, bukan menciptakan kericuhan. Kami juga menghargai kesediaan pimpinan daerah yang hadir dan mau mendengarkan langsung tuntutan kami,” jelas Muryadi.

Delapan Tuntutan Mahasiswa

Dalam kesempatan itu, Ketua HMI Batam Adriansyah Saputra membacakan delapan tuntutan mahasiswa. Di antaranya:

  1. Mendesak pembatalan kenaikan tunjangan DPR RI.
  2. Mendesak reformasi Polri dan pencopotan Kapolri.
  3. Mengusut tuntas kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas saat unjuk rasa di Jakarta.
  4. Menghentikan represifitas aparat terhadap massa aksi di seluruh Indonesia.
  5. Membebaskan massa aksi yang ditahan, yang jumlahnya mencapai ratusan orang.
  6. Meminta Wali Kota Batam mengevaluasi Direktorat Pengamanan BP Batam buntut dugaan tindakan represif.
  7. Menolak RUU KUHAP.
  8. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset serta meminta pejabat publik berhenti melakukan flexing di tengah kondisi ekonomi sulit.

Selain tuntutan nasional, mahasiswa juga menyoroti isu lokal seperti jam operasional truk besar di Batam yang kerap memicu kecelakaan. Mereka meminta Pemko Batam segera melakukan pembatasan demi keselamatan warga.

Dialog Berjalan Kondusif, Tuntutan Ditandatangani

Kapolda Kepri dan Wali Kota Batam merespons dengan menekankan pentingnya menjaga kondusifitas. Menurut mereka, Batam adalah rumah bersama yang harus dijaga keamanannya agar tetap menjadi gerbang investasi nasional.

Pertemuan diakhiri dengan permintaan mahasiswa agar Kapolda, Wakil Gubernur, dan Wali Kota ikut menandatangani tuntutan yang mereka ajukan. Langkah ini menjadi simbol bahwa aspirasi mahasiswa benar-benar didengar dan dihargai.