BATAMCLICK.COM, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepri menggesa untuk menyelesaikan tiga pekerjaan rumah menyangkut rencana pembangunan strategis Jembatan Batam Bintan (Babin). Pekerjaan tersebut ditargetkan rampung akhir tahun mendatang.
“Ada tiga pekerjaan rumah yang sedang kami gesa. Semua pekerjaan ini, ditargetkan tuntas pada Desember 2021 nanti,” ujar Sekretaris Dinas PUPP Provinsi Kepri, Rodiantari, kemarin di Tanjungpinang.
Mantan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Dinas PUPP Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, pekerjaan pertama adalah soal pengadaan lahan. Menurut Rodi, untuk pengadaan tanah sudah pengumuman peta bidang dan daftar nomintafie masayarakat yang terdampak. Selanjutkan akan di lakukan penunjukan Konsultan Jasa Penilai Publik, sebelum dibayarkan ganti rugi pengadaan tanah yang direncanakan pada akhir desember 21.
“Pengadaan lahan anggarannya sudah tersedia di APBD Perubahan TA 2021. Namun sebelum dibayarkan, harus melalui penilaian oleh tim apraisal,” jelasnya.
Kemudian, yang kedua mengenai dokumen lingkungan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Adapun progresnya saat ini adalah tahapan finalisasi target pertengahan Desember 2021 nanti. Sedangkan yang ketiga terkait penyempurnaan Detail Engineering Design (DED) (soil investigtion).
“Progresnya sudah 70 persen, target pertengahan Des 2021 selesai. Selanjutnya akan kami sampaikan ke Pemerintah Pusat,” tutup Rodi.
Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan pembangunan Jembatan Batam Bintan (Babin) ada kemungkinan pembangunan infrastruktur strategis tersebut menggunakan skema pinjaman lunak luar negeri. Ia optimis pembangunan akan dimulai pada 2022 mendatang.
“Kita sudah membahas rencana pembangunan strategis ini bersama Menteri Pekerjaan Umum. Kepada Menteri sudah kita sampaikan kesiapan kita untuk memulai pembangunan strategis ini,” ujar Gubernur Ansar.
Menurut Gubernur, pertemuan dengan Menteri PU kemarin adalah untuk menyampaikan sinkronisasi antara Pemprov Kepri dengan Kementerian PU. Disebutkannya, dari penjelasan yang disampaikan Menteri PU, selain menggunakan sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) juga berpeluang menggunakan pinjaman lunak luar negeri.
“Apapun skemanya, keinginan kita adalah Jembatan Babin segera terwujud. Sehingga bisa mempercepat pembangunan daerah, dan pergerakan ekonomi daerah dengan terkoneksinya Pulau Batam dan Pulau Bintan,” jelas Gubernur.
Dikatakannya, ada beberapa pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Pemprov Kepri yang harus diselesaikan secepat mungkin. Pertama adalah pembebasan lahan yang anggarannya sudah masuk dalam APBD P TA 2021. Kedua adalah terkait survei kedalaman. Sedangkan yang ketiga menyangkut Feasibility Study (FS).
“Setelah pekerjaan ini tuntas, tentunya akan segera kami sampaikan ke Kementerian PU. Sehingga proses selanjutnya bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat,” tegas Gubernur.
Ditegaskannya, Komisi V DPR RI yang membidangi pembangunan dan infrastruktur juga mendesak dipercepat scedule pembangunan Jembatan Babin. Atas dasar itulah, ia optimis pada 2022 nanti pembangunan sudah dilaksanakan. Selain itu, Presiden Jokowi juga sudah memberikan atensi terkait rencana strategis ini.
“Pak Presiden juga sudah memberikan atensi atau perhatian. Tentu dengan hadirnya Jembatan Babin menjadi spirit baru bagi pembangunan di Pulau Batam dan Pulau Bintan,” tutupnya.










