BATAM – Sebuah tempat permainan jackpot di kawasan pertokoan Cahaya Garden, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, memantik keberatan warga. Lokasinya yang berdekatan dengan permukiman, tempat ibadah, dan lingkungan pendidikan membuat sejumlah tokoh masyarakat meminta pemerintah dan aparat penegak hukum turun tangan.
Penolakan itu tidak berhenti pada pernyataan lisan. Sejumlah organisasi kemasyarakatan mulai menempuh jalur administratif. Mereka meminta pemerintah memeriksa perizinan, mengevaluasi kegiatan usaha, hingga menutup operasional apabila ditemukan pelanggaran.
Ketua DPD Kamtibmas Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Meidison Simamora, mengatakan keberadaan gelanggang permainan (gelper) dan jackpot di Blok AB Nomor 5 Cahaya Garden berpotensi menimbulkan persoalan sosial. Ia terutama mengkhawatirkan dampaknya terhadap generasi muda.
Dalam pertemuan bersama warga pada Jumat, 20 November 2026, Meidison meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait memeriksa kegiatan usaha tersebut.
“Kami meminta penegak hukum maupun instansi terkait mengambil tindakan, termasuk menutup kegiatan usaha gelper, judi ketangkasan, ataupun jackpot yang berada di kompleks pertokoan Cahaya Garden,” kata Meidison.
Bagi Meidison, persoalan ini bukan sekadar keberadaan sebuah tempat hiburan. Pemerintah perlu memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai perizinan dan tidak mengganggu ketertiban lingkungan.
Pihaknya berencana meminta audiensi dengan Dinas Pariwisata pada 21 November 2026. Surat kepada sejumlah instansi terkait akan disampaikan pada 24 November, kemudian kepada Wali Kota Batam pada 25 November 2026.
Keberatan juga telah disampaikan kepada pemilik ruko dan manajemen kawasan Cahaya Garden. Meidison meminta pemilik bangunan mengakhiri kontrak sewa apabila penyewa terbukti menggunakan tempat tersebut untuk kegiatan yang melanggar ketentuan.
Pengelola kawasan juga diminta mengevaluasi rekomendasi lingkungan dan membantu aparat memeriksa identitas penyewa serta kelengkapan perizinan usaha.
Meidison menyebut pihaknya memberikan tenggat 3 x 24 jam sejak surat diterima agar aktivitas yang dipersoalkan dihentikan atau lokasi dikosongkan.
Mubaligh khawatirkan dampak sosial
Keberatan serupa datang dari Perkumpulan Mubaligh Batam (PMB) Kecamatan Bengkong. Organisasi ini menyoroti keberadaan penjualan minuman keras dan permainan jackpot di kawasan yang disebut Jaya Garden dalam pernyataan ketuanya.
Ketua PMB Kecamatan Bengkong, Imam Firudin, menilai pemerintah perlu memperhatikan aktivitas usaha tersebut, terutama jika berada dekat dengan sekolah, tempat ibadah, dan permukiman penduduk.
Ia mengatakan para mubaligh memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga lingkungan sosial melalui dakwah, pengajian, dan penyuluhan kepada masyarakat.
“Kami ini para dai yang setiap saat berkhutbah, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, melaksanakan pengajian, serta mengajak masyarakat melakukan amar makruf nahi mungkar. Kami sangat mencintai kedamaian dan ingin generasi penerus di Batam tumbuh dalam lingkungan yang baik,” ujar Imam.
Menurut dia, keberatan tersebut bukan kepentingan kelompok tertentu. PMB ingin lingkungan tempat masyarakat membesarkan anak-anak tetap aman dan kondusif.
Karena itu, PMB meminta pemerintah mengevaluasi kegiatan penjualan minuman keras dan permainan jackpot. Jika pemeriksaan menemukan pelanggaran perizinan atau ketentuan hukum, pemerintah diminta mengambil tindakan sesuai kewenangannya.
“Kami cinta damai. Kami berharap ada respons dan langkah nyata dari instansi terkait. Kami masih menunggu hasil dan upaya yang akan dilakukan pemerintah,” katanya.
Menunggu tindakan pemerintah
Meidison mengatakan masyarakat masih memberi kesempatan kepada pemerintah dan aparat untuk menindaklanjuti keberatan tersebut. Namun, jika tidak ada respons, pihaknya bersama warga Bengkong mempertimbangkan menggelar demonstrasi.
Surat pemberitahuan aksi rencananya disampaikan pada 28 November 2026 apabila kegiatan yang dipersoalkan masih berlangsung.
Warga berharap pemerintah tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Pemeriksaan perizinan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dinilai penting agar keberatan masyarakat memperoleh kepastian.
Pada akhirnya, persoalan di Cahaya Garden bukan hanya menyangkut keberadaan sebuah tempat usaha. Ada kepentingan yang lebih luas: kepastian hukum, ketertiban lingkungan, dan hak masyarakat untuk hidup tenang di sekitar tempat tinggalnya.***










