Batamclick.com, BATAM – PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) memperkuat layanan maritim di Kepulauan Riau dengan menyiapkan armada, sumber daya manusia (SDM), dan sistem pelayanan berbasis digital. Penguatan ini untuk mendukung aktivitas alih muat antarkapal atau ship-to-ship (STS) di Perairan Nipah.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama PJM, Arif Hermawan, dalam kegiatan Corporate Communication & Media Engagement Program bersama insan pers di Wey Wey Seafood Harbour Bay, Batam, Senin (2/11/2026).
“Di Batam, persaingan layanan pemanduan dan penundaan semakin dinamis. Saat ini ada delapan Badan Usaha Pelabuhan yang beroperasi. Kami terus beradaptasi dengan layanan yang lebih kompetitif,” ujar Arif.
Salah satu layanan unggulan adalah kegiatan STS di Nipa Transhipment Anchorage Area (NTAA). Layanan tersebut mulai kembali beroperasi pada 9 Oktober 2026 setelah sempat vakum.
Kawasan Nipa memiliki posisi strategis karena berada di dekat Selat Malaka dan Selat Singapura, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Melalui STS, pemindahan muatan dapat dilakukan langsung antarkapal tanpa melalui terminal di darat.
Kegiatan perdana ditandai dengan kedatangan satu kapal induk (mother vessel) berukuran 25.487 GT dan dua kapal penerima (daughter vessel) berukuran 30.681 GT dan 25.085 GT pada 9-10 Oktober 2026.
Senior Manager Wilayah 1 PJM, Sindu Luciantoro Pranowo, mengatakan wilayah kerjanya meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Khusus di Kepri, cakupan layanan meliputi Tanjung Balai Karimun, Nipah, Batam, hingga Tanjungpinang.
Untuk mendukung layanan di Nipah, PJM menyiapkan empat kapal pandu dan tiga kapal tunda (tugboat). Layanan juga didukung sistem digital melalui Inaportnet dan VINCI (Vessel Information System).
“Secara nasional, PJM didukung lebih dari 118 kapal pandu, 110 kapal tunda, 1.100 awak kapal, serta ratusan operator radio dan pandu berpengalaman. Kami berkomitmen memastikan kelancaran dan keselamatan logistik di seluruh Indonesia, termasuk Batam dan Nipah,” kata Sindu.
PJM juga telah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, seperti otoritas kesyahbandaran, kepabeanan, keimigrasian, dan kekarantinaan, serta agen kapal untuk mendukung kelancaran aktivitas STS sesuai ketentuan.
