Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menegaskan pentingnya penerapan kebijakan transisi yang terukur dalam pelaksanaan penghentian rekomendasi impor limbah non-B3 plastik daur ulang yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Langkah ini, menurut BP Batam, sangat dibutuhkan agar perubahan kebijakan tersebut tidak menimbulkan tekanan terhadap aktivitas industri, investasi, maupun ketenagakerjaan di Batam — kawasan yang selama ini menjadi motor ekonomi Kepulauan Riau.
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menjelaskan bahwa perubahan mendadak terhadap kebijakan bahan baku industri dapat berdampak langsung terhadap iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha, terutama bagi industri yang telah lama beroperasi dan berkontribusi pada ekspor nasional.
“Kami memahami tujuan kebijakan ini untuk memperkuat tata kelola lingkungan. Namun, setiap perubahan perlu diiringi masa transisi agar tidak menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha. Kepastian regulasi sangat penting bagi keberlanjutan investasi di Batam,” ujar Fary.
Industri Daur Ulang, Penopang Ekspor dan Lapangan Kerja
Industri daur ulang plastik non-B3 di Batam menjadi salah satu sektor penting yang menopang rantai pasok nasional dan ekonomi sirkular. Berdasarkan data BP Batam, volume pengolahan limbah plastik di Batam pada tahun 2024 mencapai 266.878 ton, meningkat signifikan dibandingkan 176.774 ton pada 2023.
Saat ini, terdapat 16 perusahaan yang bergerak di sektor daur ulang dengan nilai investasi mencapai USD 50 juta, nilai ekspor sekitar USD 60 juta per tahun, dan menyerap lebih dari 3.500 tenaga kerja lokal.
BP Batam menilai, jika kebijakan penghentian impor bahan baku diberlakukan tanpa masa transisi, hal itu berpotensi menyebabkan perlambatan produksi, penurunan ekspor, serta dampak sosial-ekonomi bagi ribuan pekerja dan pelaku UMKM di sekitar kawasan industri.
Usulan Transisi Lima Tahun
Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor, BP Batam telah menyampaikan pandangan resmi kepada KLHK agar kebijakan ini diterapkan melalui masa transisi selama lima tahun.
Masa transisi tersebut dinilai penting untuk memberikan ruang bagi industri beradaptasi secara bertahap — dari penggunaan bahan baku impor menuju pasokan domestik — sambil memastikan seluruh proses produksi tetap memenuhi standar lingkungan.
“Usulan ini bukan bentuk penolakan, tetapi langkah untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kepastian berusaha. Batam berkomitmen mendukung arah kebijakan hijau pemerintah, dengan tetap melindungi tenaga kerja dan kepercayaan investor,” tegas Fary.
Sebagai kawasan yang berorientasi pada ekspor dan investasi, BP Batam menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam menjaga iklim usaha yang stabil, ramah lingkungan, dan berdaya saing global.
Langkah transisi yang terencana diyakini akan menjadi kunci dalam mewujudkan Batam sebagai kawasan industri berkelanjutan yang tetap menarik bagi investor sekaligus mendukung agenda hijau nasional.(lin)
