Membangun Harapan Melalui Sekolah Rakyat
BATAMCLICK.COM: Program Sekolah Rakyat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, terus berjalan dengan semangat meski menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Sejak resmi beroperasi pada September 2025, sekolah ini menjadi angin segar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Tanjungpinang, Elfiani Sandri, mengatakan program Sekolah Rakyat saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang baik. Sarana dan prasarana telah tersedia berkat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Gedung sementara yang merupakan hasil renovasi eks SMPN 15 di Jalan Borobudur, Tanjungpinang.
“Sekolah Rakyat Kota Tanjungpinang berjalan baik. Gedungnya sudah siap, dan aktivitas belajar mengajar pun sudah berlangsung dengan lancar,” ujar Sandri setelah menghadiri kegiatan koordinasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat bersama Kemenko Pemberdayaan Masyarakat di Kampus UMRAH, Dompak, Jumat (31/10).
Dari Jumlah Siswa Hingga Fasilitas
Sekolah Rakyat Tanjungpinang memulai langkahnya dengan kuota awal 100 siswa, mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah siswa berkurang menjadi 65 orang.
Sandri mengungkapkan, penurunan jumlah tersebut oleh beberapa faktor, mulai dari siswa yang belum terbiasa dengan sistem sekolah asrama, hingga orang tua yang merasa berat berpisah dengan anak mereka.
Selain itu, masih ada kendala teknis yang perlu segera diselesaikan, seperti belum tersedianya laptop dan seragam sekolah bagi para siswa.
“Ini menjadi tantangan bagi pemerintah. Kita harus terus memberikan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Kami juga berharap tenaga guru yang masih kurang, serta kebutuhan laptop dan seragam siswa dapat segera terpenuhi,” jelasnya.
Dukungan Pemerintah Pusat
Dukungan terhadap program Sekolah Rakyat juga datang dari pemerintah pusat. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal, dan Desa Tertentu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Haris, menegaskan bahwa kegiatan koordinasi di Tanjungpinang bertujuan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo berjalan sesuai harapan.
Ia menyebut, sekolah tersebut termasuk dalam deretan program prioritas nasional bersama dengan makan bergizi gratis (MBG), rumah subsidi, pemeriksaan kesehatan gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Silakan pemerintah daerah menyampaikan jika ada kendala di lapangan. Kami memiliki tanggung jawab memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan baik, mulai dari lahan, bangunan, sarana, hingga tenaga pendidik,” ujar Haris.
Sumber: Antara
