Batamclick.com,
Selepas tahun pertamanya memimpin, Presiden RI Prabowo Subianto dihadapkan pada bencana besar di Sumatra yang menuntut tindakan cepat dan terkoordinasi dari banyak lembaga.
Banjir bandang yang terdistribusi di bantaran hulu daerah aliran sungai (DAS) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, paling berdampak di kabupaten-kabupaten seperti Aceh Tamiang, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Laporan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (8/12), menyebut bencana ini memutus 72 ruas jalan nasional sepanjang 2.058 km, serta 31 jembatan nasional sepanjang 2,5 km.
Angka itu di luar kerusakan serupa yang dialami 108 ruas jalan daerah, dan 48 jembatan daerah di tiga provinsi, yang angkanya masih terus diperbarui hingga sekarang.
Curah hujan bulanan yang tumpah dalam hitungan hari serta diperkuat oleh fenomena atmosfer Siklon Tropis Senyar di wilayah Sumatra bagian utara itu turut merenggut korban jiwa.
Data BNPB per Minggu (7/12) malam, menunjukkan skala bencana yang signifikan, mencapai 921 orang meninggal dunia, 392 orang hilang, dan lebih dari 975 ribu warga mengungsi di tiga provinsi terdampak.
Kerusakan yang luas, jalan-jalan yang putus, hingga penyintas yang tersebar di banyak lokasi membuat banyak pemerintah daerah kewalahan, sebab kemampuan mereka terbatas.
Kejadian ini memicu kembali tanggapan beragam masyarakat mengenai perlu tidaknya penetapan kembali Status Darurat Nasional untuk mempercepat pemulihan pasca-bencana Sumatra.
Ditangani reguler
Angka korban yang masih terus diperbarui ini, menempatkan banjir Sumatra sebagai salah satu bencana dengan dampak kemanusiaan terbesar dalam dua dekade terakhir, meski angkanya masih terpaut lebih rendah dari dua tragedi kelam yang sebelumnya menerjang Indonesia.
Pertama, tsunami Aceh 2004, salah satu bencana alam paling mematikan di awal abad milenium. Data resmi akibat tsunami mencatat 128.858 korban tewas dan 572.926 orang mengungsi. Jumlah korban jiwa tsunami mencapai lebih dari seratus kali lipat dibandingkan banjir Sumatra.
Skala destruktif tsunami memaksa pemerintah, saat itu menetapkan Status Darurat Nasional, bahkan membuka akses bantuan internasional secara besar-besaran.
Perbandingan kedua terlihat pada pandemi COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, total 144.300 jiwa meninggal sejak 2020 hingga status darurat kesehatan dicabut di pertengahan 2023.
Meskipun karakter krisisnya bukan bencana alam, melainkan wabah nasional, jumlah korban meninggal karena paparan SARS-CoV-2 itu menunjukkan tingkat kedaruratan yang berlapis, tersebar di seluruh Indonesia, berdurasi panjang, dan menuntut mobilisasi sistem kesehatan nasional.
Banjir Sumatra memang memicu tantangan besar, karena hampir 1 juta warga harus mengungsi, bahkan mendekati skala tsunami Aceh. Tapi, jumlah korban jiwanya masih lebih rendah dari peristiwa tsunami, bahkan COVID-19, yang kala itu berstatus bencana nasional.
Di tengah desakan opsi penetapan Status Darurat Nasional, Presiden justru memilih mekanisme penanganan bencana secara reguler, namun tetap berjalan cepat dan warga terdampak segera tertolong.
Dalam konteks ini, Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pemerintah menilai situasi bencana Sumatra masih dapat dikendalikan secara cepat melalui kerja bersama pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, yang menjadi salah satu alasan Presiden belum menerbitkan status bencana nasional.
Lantas, apakah gaya kepemimpinan Presiden efektif dan sejauh mana pemerintah pusat sanggup merespons situasi sejak fase darurat hingga pemulihan awal di Sumatra?
Efektivitas
Dalam rapat terbatas di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Aceh, Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12) malam, tampak ketelitian Kepala Negara dalam menghitung rincian anggaran pemulihan awal pasca-bencana.
Seusai mendengar penjelasan soal kebutuhan dana dari sejumlah menteri dan kepala lembaga, Presiden terkejut karena hitungan kasarnya sendiri, ternyata hampir sama dengan perkiraan Kementerian PU di angka Rp51,8 triliun.
“Sebelum kau (Menteri PU, red) ajukan, saya sudah hitung, mirip-mirip. Tapi, saya tidak kasih berapa hitungan saya, nanti kamu keenakan,” katanya, sambil mengingatkan bahwa kebutuhan anggaran harus dihitung teliti dan sesuai dengan manajemen terbaik.
Anggaran puluhan triliun rupiah yang disetujui Presiden itu, khusus untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana di Sumatra. Fokus utama adalah membangun kembali rumah warga dan memulihkan infrastruktur dasar.
Sebanyak 37.546 rumah, kebanyakan di Aceh, akan diperbaiki dengan bantuan sekitar Rp60 juta per unit rumah. Angka itu di luar nominal hunian sementara yang diusulkan BNPB Rp30 juta per kepala keluarga.
Merespons keterbatasan lahan milik pemda untuk hunian sementara, Presiden memerintahkan otoritas berwenang agar mencabut sementara izin hak guna usaha (HGU) di areal hutan, sehingga mempercepat relokasi penyintas di posko pengungsian.
Pemerintah juga akan memperbaiki 1.666 titik kerusakan infrastruktur penting, seperti jalan dan jembatan, supaya akses warga kembali terbuka dan aktivitas ekonomi bisa pulih lebih cepat. Salah satu langkah yang dikebut adalah pembangunan jembatan bailey untuk membuka jalur ke daerah yang masih terisolasi.
Selain itu, 536 fasilitas umum, seperti rumah ibadah, SPBU, hingga sekolah di tiga provinsi, juga masuk dalam daftar prioritas perbaikan.
Dari total anggaran, Aceh menjadi penerima terbesar sekitar Rp25,41 triliun, disusul Sumatera Barat Rp13,52 triliun, dan sisanya untuk Sumatera Utara.
Dalam dua pekan terakhir pasca-bencana, sebagian besar wilayah di Sumatra yang sebelumnya terdampak gangguan listrik, kini telah menyala kembali. PLN telah memulihkan 100 persen sistem kelistrikan di Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Sementara itu, pemulihan di Aceh sudah mencapai lebih dari 93 persen dan terus diupayakan normal sepenuhnya. Secara singkat, kondisi listrik di mayoritas Pulau Sumatra, saat ini sudah kembali normal.
Pun jaringan internet di sebagian besar wilayah terdampak yang kini telah kembali normal atau hampir sepenuhnya pulih, seiring dengan kembalinya pasokan listrik dan perbaikan infrastruktur jaringan oleh operator seluler.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan bahwa pemulihan jaringan secara keseluruhan di wilayah terdampak telah mencapai angka di atas 90 persen.
Ikhtiar pemulihan pascabanjir terus dilakukan melalui kolaborasi lintas pihak, mulai dari lembaga pemerintah, perusahaan swasta, hingga pemanfaatan satwa gajah jinak untuk menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya sulit diakses.
Kondisi medan yang berat, terutama di kawasan hutan dan perbukitan, membuat cara-cara konvensional tidak selalu efektif untuk mengirimkan bantuan maupun membuka jalur transportasi darurat.
Sejumlah entitas swasta terlibat aktif dengan menyediakan alat berat, perahu karet, logistik, serta dukungan operasional bagi tim penyelamat di lapangan. Sebagian besar dikirim menggunakan puluhan helikopter hingga perahu rakit dari berbagai daerah.
Perusahaan-perusahaan energi, perkebunan, hingga transportasi ikut mengerahkan sumber daya mereka untuk membantu pemulihan infrastruktur vital, seperti perbaikan jaringan listrik, pemulihan akses komunikasi, hingga penyediaan kendaraan pengangkut logistik bagi warga terdampak.
Di sisi lain, penggunaan gajah jinak dari Pusat Konservasi Gajah (PKG) juga menjadi salah satu langkah taktis dalam menjangkau wilayah-wilayah yang tertutup material banjir dan longsor.
Dengan kemampuan melintasi medan ekstrem, gajah-gajah ini membantu membawa logistik, menarik pohon tumbang yang menghalangi jalur atau menimpa rumah warga, hingga membuka akses agar tim penyelamat dan relawan dapat mencapai desa-desa terisolasi.
Pendekatan ini terbukti efektif di beberapa titik hutan dan sungai yang tak bisa ditembus kendaraan berat maupun helikopter karena kondisi cuaca.
Tantangan pemulihan bencana Sumatra memang terbilang berat, tetapi gaya kepala negara yang memilih penanganan reguler pun dapat berjalan efektif, selama eksekusi di lapangan berjalan cepat, terarah, dan konsisten, hingga seluruh wilayah pulih sepenuhnya.
Sumber, Antara
