Dana Transfer Pusat dari pemerintah pusat menjadi sorotan serius Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad. Ia secara langsung menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyampaikan keberatan dan masukan. Masukan terpenting terkait rencana perubahan alokasi dana transfer pusat ke daerah tahun anggaran 2026.
Dalam pertemuan bersama seluruh gubernur di Indonesia yang di Gedung Djuanda Lantai 3, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10). Ansar menegaskan bahwa pemangkasan dana transfer akan memberikan tekanan besar bagi keuangan daerah.
“Berkurangnya alokasi dana transfer pusat ke Kepri tahun 2026 memberikan dampak yang sangat berat sekali bagi APBD,” ujarnya tegas.
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang ada, alokasi dana transfer pusat untuk Kepri pada 2026 turun Rp534 miliar dari tahun sebelumnya. Dari Rp2,001 triliun pada 2025, menjadi hanya Rp1,467 triliun pada 2026.
Penurunan itu otomatis berdampak pada postur APBD Kepri 2026, yang semula sebesar Rp3,967 triliun kini harus menjadi Rp3,471 triliun. Ansar menilai, situasi ini bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut keberlanjutan pembangunan dan stabilitas ekonomi daerah.
“Rata-rata seluruh pemerintah daerah akan terdampak. Banyak program pembangunan yang kena pangkas atau batal sementara akibat berkurangnya dana transfer ini,” ungkapnya.
Kondisi Kepri
Ansar bahkan mengingatkan, pemotongan tersebut bisa berimbas pada penyesuaian tambahan penghasilan pegawai (TPP). Ia pun berharap pemerintah pusat lebih bijak dalam menetapkan besaran alokasi dana transfer pusat. Hal ini menurutnya harus dengan pertimbangan kondisi khusus Kepri sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan. Karena Kepri memiliki kebutuhan pembangunan berbeda dari daerah lain.
Dalam rapat paripurna DPRD Kepri pada Senin (6/10), Ansar juga telah menyampaikan proyeksi APBD Kepri 2026 beserta dampak pengurangan dana transfer tersebut. Hal itu mengacu pada surat Kementerian Keuangan tertanggal 23 September 2025 tentang Rancangan Alokasi Dana Transfer Pusat ke Daerah 2026.
Melalui rancangan KUA-PPAS APBD Kepri 2026, Ansar menegaskan bahwa penyesuaian harus dengan cermat agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan daerah. Ia menekankan, arah kebijakan anggaran tahun depan akan berfokus pada tiga prioritas utama: mempercepat pembangunan ekonomi berbasis maritim, pemerataan infrastruktur antarpulau, serta reformasi birokrasi melalui sinergi lintas wilayah.
“Meski anggaran menurun, semangat kita untuk membangun Kepri tidak boleh surut,” kata Ansar menutup pernyataannya.(din)
