BATAMCLICK.COM: Kasus Jumlah Korupsi Gubernur Riau kini memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) diduga menerima uang sebesar Rp2,25 miliar hasil pemerasan terhadap enam Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan bahwa uang itu berasal dari jatah fee proyek jalan dan jembatan di enam wilayah kerja Dinas PUPRPKPP. Dalam proyek tersebut, anggaran awal sebesar Rp71,6 miliar melonjak menjadi Rp177,4 miliar setelah adanya intervensi dari pihak tertentu.
“Setidaknya terjadi tiga kali setoran fee untuk jatah saudara AW,” ujar Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/11).
Dari Rapat Rahasia hingga Kesepakatan Fee
Kasus ini bermula dari sebuah pertemuan tertutup antara Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau, Ferry Yunanda, dan enam Kepala UPT. Dalam rapat itu, mereka menyepakati pemberian fee sebesar 2,5 persen dari selisih kenaikan anggaran proyek.
Namun, kesepakatan itu tak berhenti di situ. Dalam pertemuan lanjutan, muncul desakan agar bagian untuk Gubernur Abdul Wahid dinaikkan menjadi 5 persen dari selisih anggaran. Nilainya fantastis — mencapai sekitar Rp7 miliar.
Menurut KPK, uang sebesar itu kemudian disetor bertahap selama tahun 2025.
Pada Juni 2025, terkumpul dana Rp1,6 miliar, di mana Abdul Wahid menerima sekitar Rp1 miliar.
Pada Agustus 2025, terkumpul Rp1,2 miliar, namun KPK belum menjelaskan jumlah pasti yang diterima sang gubernur.
Sementara pada November 2025, uang yang berhasil terkumpul mencapai Rp1,25 miliar, dengan rincian Rp450 juta lewat perantara dan Rp800 juta langsung oleh Abdul Wahid.
“Dengan demikian, total penyerahan uang selama Juni hingga November 2025 mencapai Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp7 miliar,” jelas Tanak.
Dari jumlah tersebut, KPK memastikan Abdul Wahid telah menerima Rp2,25 miliar sebagai bagian pribadinya.
Operasi Senyap yang Mengguncang Riau
Langkah tegas KPK sejak pada 3 November 2025, ketika tim penyidik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Abdul Wahid dan delapan orang lainnya di Riau.
Keesokan harinya, 4 November 2025, Tenaga Ahli Gubernur, Dani M. Nursalam (DAN), memilih menyerahkan diri ke KPK setelah mengetahui rekan-rekannya telah tertangkap.
Masih pada tanggal yang sama, KPK mengonfirmasi telah menetapkan sejumlah tersangka, meski belum merinci identitas mereka ke publik.
Baru pada 5 November 2025, lembaga antirasuah itu secara resmi mengumumkan tiga nama utama dalam kasus tersebut: Gubernur Riau Abdul Wahid (AW), Kepala Dinas PUPRPKPP Riau M. Arief Setiawan (MAS), dan Tenaga Ahli Gubernur Dani M. Nursalam (DAN).
Uang dan Kekuasaan di Balik Pembangunan
Bagi publik, angka Jumlah Korupsi Gubernur Riau bukan sekadar statistik. Di balik miliaran rupiah itu tersimpan cerita tentang penyalahgunaan kekuasaan dan hilangnya integritas pejabat publik.
Kenaikan anggaran proyek yang seharusnya membawa pembangunan, justru berubah menjadi ladang pemerasan yang merugikan keuangan negara.
KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana tersebut dan menelusuri apakah ada pihak lain yang turut menikmati hasil pemerasan ini.
Tamparan bagi Pemerintahan Daerah
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi Riau. Dalam situasi ekonomi yang menantang, praktik seperti ini semakin memperlebar jurang kepercayaan antara rakyat dan pejabatnya.
Bagi masyarakat, keadilan bukan hanya soal penangkapan, tetapi tentang bagaimana kasus ini bisa menjadi pelajaran agar jabatan publik dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.
