Batamclick.com,
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan anggaran Kementerian PU pada tahun 2026 sebesar Rp118,5 triliun diprioritaskan untuk mendukung swasembada pangan.
“Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dukungan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.
Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Tahun Anggaran 2026 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp118,5 triliun atau terdapat penambahan Rp47,64 triliun dari pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2026 sebesar Rp70,86 triliun.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis.
Dody Hanggodo mengatakan penambahan anggaran sebesar Rp47,64 triliun tersebut antara lain diutamakan untuk pelaksanaan atau penyelesaian program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Misalnya irigasi untuk mendukung swasembada pangan, penyediaan air baku melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu hilir, dukungan infrastruktur konektivitas swasembada pangan, pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah,” katanya.
Kemudian, lanjutnya, untuk mendukung Sekolah Rakyat serta mendukung pelaksanaan kegiatan wajib (committed) dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU.
Total Pagu Anggaran Kementerian PU TA 2026 sebesar Rp118,5 triliun tersebut secara rinci akan dialokasikan per Unit Organisasi sebagai berikut, yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp576,85 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp107,81 miliar.
Kemudian Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp34,73 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp45,61 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp12,03 triliun, Ditjen Prasarana Strategis Rp24,10 triliun, Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp599,03 miliar.
Lalu Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp 147,13 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebesar Rp172,93 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar Rp403,93 miliar.
Sumber, Antara
