BATAMCLICK.COM: Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam terus berupaya memulihkan kerugian negara senilai Rp2,2 miliar dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan penutupan asuransi PT Persero Batam di PT Berdikari Insurance periode 2012–2021.
Langkah ini dilakukan melalui pelacakan aset (asset tracing) para tersangka yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
“Kami akan melakukan pelacakan aset para tersangka, saat ini prosesnya sedang berjalan,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam, Priandi Firdaus, di Batam, Selasa (4/11).
Menurutnya, pelacakan aset menjadi bagian penting dari peran Kejaksaan RI dalam memastikan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
Belum Ada Pengembalian Kerugian Negara
Dari hasil penyidikan sementara, keempat tersangka belum ada yang mengembalikan kerugian negara. Mereka adalah:
- HO, mantan General Manager Akuntansi dan Keuangan PT Persero Batam periode 2013–2020.
- DU, mantan Direktur Utama PT Persero Batam periode 2018–2020.
- BU, mantan pejabat fungsional asuransi PT Persero Batam periode 2012–2013.
- TA, mantan Direktur Utama PT Pengusahaan Daerah Industri Kota Batam atau PT Persero Batam periode 2015–2018.
“Kerugian negara yang timbul cukup besar, yaitu Rp2,2 miliar, dan hingga kini belum ada satu pun yang mengembalikannya,” ujar Priandi.
Ia menambahkan, pihaknya berharap para tersangka memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana tersebut sebelum tindakan hukum lanjut. Jika tidak ada pengembalian, tim penyidik bidang Pidana Khusus (Pidsus) akan melanjutkan dengan penelusuran dan penyitaan aset.
“Kami berharap dari empat tersangka ini ada pengembalian. Jika tidak, kami akan dalami dan kembangkan dengan pelacakan aset,” tegasnya.
Koordinasi dengan PPATK untuk Lacak Aset Tersangka
Untuk mempercepat proses pelacakan, Kejari Batam juga telah menjalin koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Langkah ini untuk menelusuri aliran dana dan aset para tersangka yang berasal dari tindak pidana korupsi.
“Koordinasi sudah kami lakukan. Ada beberapa teknik pelacakan yang akan berlangsung, dan kami berharap kerugian negara Rp2,2 miliar ini bisa segera kembali,” ujar Priandi.
Modus dan Kerugian Negara Terungkap Hasil Audit BPK
Kasus dugaan korupsi asuransi PT Persero Batam ini bermula dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terbit pada 4 Desember 2023. Audit tersebut menemukan adanya penyimpangan dalam proses penutupan polis asuransi aset perusahaan di PT Berdikari Insurance yang berlangsung selama hampir satu dekade.
Dari hasil perhitungan BPK, perbuatan keempat tersangka menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2,2 miliar.
Keempatnya diduga melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut serta dalam tindak pidana korupsi.
Kejari Batam Tegaskan Komitmen Tegakkan Hukum
Kejari Batam memastikan proses hukum terhadap para tersangka akan berjalan transparan dan profesional. Fokus utama saat ini adalah memulihkan kerugian negara melalui pendekatan hukum dan keuangan yang terukur.
“Pemulihan kerugian negara adalah prioritas. Kami ingin memastikan bahwa uang negara yang bisa kembali, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku,” tutup Priandi.***
