SUDAH BERLAKU, BERI UANG KEPENGEMIS DI JALAN BISA KENA DENDA Rp1 JUTA

BATAMCLICK.COM: Pemerintah Kota Semarang menerapkan aturan tentang larangan memberi uang kepada pengemis di jalanan maupun persimpangan lampu lalu lintas.

Larangan memberi uang atau barang kepada pengemis, gelandangan, serta anak jalanan ini tertuang dalam Pasal 24 Perda Nomor 5 Tahun 2014.

Aturan tersebut telah disosialisasikan Pemkot Semarang dan Satpol PP Kota Semarang mulai menindak para pemberi uang kepada pengemis terhitung sejak Senin, 3 Oktober 2022.

“Mulai hari ini dilakukan penindakan setelah disampaikan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis,” kata Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto di Semarang, Senin.

BACA JUGA:   Kebutuhan Pangan Ramadan dan Lebaran Dipastikan Aman

Menurut Pasal 30 dijelaskan bahwa bagi siapapun yang memberikan sesuatu kepada pengemis, gelandangan, serta anak jalanan akan diberikan sanksi kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp1 juta.

Termasuk memberi uang kepada pengamen, “manusia silver”, badut, dan siapa pun yang melakukan kegiatan meminta-minta di jalan umum atau persimpangan lampu lalu lintas di Ibu Kota Jawa Tengah ini.

Fajar menyebut saat ini Satpol PP bersama Dinas Sosial telah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Semarang dan kejaksaan untuk teknis sidang tindak pidana ringan terhadap pelanggaran perda tersebut.

BACA JUGA:   Anggota TMMD dan Warga Pengecoran Jalan Terus Dikebut

Sementara terkait uji coba penindakan, akan dilakukan di wilayah Pedurungan, Kota Semarang, dengan menyiapkan lokasi sidang di Kelurahan Pedurungan Kidul.

Diakui Fajar, pada pelaksanaan hari pertama penindakan, belum didapati masyarakat pemberi uang kepada pengemis.

“Mungkin masyarakat Semarang sudah dengar tentang penindakan ini, sebelumnya ‘kan sudah masif disosialisasikan,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Kendati demikian, Fajar memperkirakan tetap akan ada warga yang terjaring dalam pelanggaran perda tersebut.

“Kami sudah memiliki teknik dalam memantau dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi,” ujarnya.***