DPRD Karimun Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020 Jadi Perda

BATAMCLICK.COM, Karimun – Rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun tahun anggaran 2020 disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna di DPRD Karimun, Selasa (13/7/2021).

Keputusan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang dilakukan Bupati Karimun, Aunur Rafiq dan Ketua DPRD Karimun, Muhammad Yusup Sirat serta Wakil Ketua II DPRD, Rasno.

Sebanyak delapan fraksi yang ada di DPRD Karimun yakni Fraksi Golongan Karya Plus, Fraksi PKS, Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, Fraksi Hanura, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerindra, menyatakan menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban APBD Kabupaten Karimun tahun 2020.

Bupati Aunur Rafiq mengucapkan terima kasih atas pendapat akhir fraksi-fraksi di DPRD Karimun yang kesemuanya menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2020. “Berbagai masukan-masukan dan koreksi yang disampaikan fraksi-fraksi, saya kira sangat konstruktif dan sangat baik dan Insha Allah akan kita perhatikan,” kata Aunur Rafiq.

Ia menjelaskan, untuk ke depan akan menentukan seberapa besar pendapatan yang diterima daerah, baru disesuaikan dengan belanja daerah.

kedua, mengefisiensikan untuk belanja pegawai yang cukup besar, apalagi akan ada penerimaan CPNS dan PPPK. Hal ini pasti berdampak terhadap beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.

“Penerimaan CPNS dan PPPK tentunya kita harus menghargai dan menghormati para tenaga honorer yang sudah belasan tahun mengabdi dan sangat mendambakan untuk dapat kesempatan mengikuti tes sebagai CPNS dari jalur PPPK maupun umum,” kata dia.

“Kita cari jalan keluarnya, dan yang terpenting bagaimana kita selamatkan dulu tenaga honorer yang berjumlah 900 orang untuk mendapatkan haknya dan ini perlu dukungan DPRD Kabupaten Karimun,” imbuhnya.

Ungkap Aunur Rafiq, terkait dengan besaran Tunjangan Kinerja (Tukin), banyaknya honorer kontrak dan Tenaga Harian Lepas (THL) perlu duduk bersama, sebelum dibuat keputusan. “Jumlah tenaga honorer kontrak maupun THL sekarang ini ada ribuan orang dan kalau ini dilakukan pemutusan kontrak kerja, kemungkinan ribuan orang menganggur, apalagi disaat adanya krisis kesehatan dan ekonomi. Kondisi ini, kita harap bisa dipahami masyarakat, karena pemerintah sulit dan tak bisa berbuat banyak,” ungkapnya.

Sementara ini memang tidak bisa membangun, di samping masih banyaknya permintaan masyarakat yang belum bisa direalisasikan karena ketersediaan anggaran yang terbatas, apalagi transfer dari pusat dikurangi, provinsi juga mengalami hal sama serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga hampir sama.

“Sekarang ini masih bisa bertahan saja pada kondisi ini, patut disyukuri,” tutup Aunur Rafiq.

Sumber: BATAMTODAY