Kementerian Sosial menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat penyelenggaraan Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Kerja sama ini mencakup pemanfaatan teknologi pengolahan sampah, penyediaan air bersih, produk lokal, hingga riset untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala BRIN Arif Satria menandatangani nota kesepahaman kerja sama tersebut di aula Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis.
Saifullah mengatakan Kemensos membutuhkan dukungan riset dan inovasi untuk memperbaiki tata kelola Sekolah Rakyat. Sehari sebelumnya, Kemensos juga menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Pertahanan.
“Kami melakukan MoU kemarin dengan Universitas Pertahanan. Hari ini dengan BRIN. Intinya bahwa kami sangat membutuhkan dukungan dari BRIN dalam rangka menyempurnakan dan memperbaiki tata kelola penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata Saifullah.
Melalui kerja sama ini, pemerintah ingin memanfaatkan hasil riset BRIN menjadi solusi yang dapat diterapkan langsung di lingkungan sekolah. Inovasi tersebut diharapkan tidak hanya mendukung kegiatan belajar, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan dasar siswa.
Salah satu bidang yang menjadi perhatian ialah pengolahan sampah dan penyediaan air bersih. Teknologi penyediaan air bersih direncanakan untuk diterapkan di sekitar 14 titik Sekolah Rakyat.
BRIN juga akan mendukung penyediaan sepatu lokal berbahan dasar karet untuk menunjang kebutuhan siswa pada tahun ajaran baru. Pemanfaatan produk dalam negeri ini sekaligus membuka ruang bagi hasil inovasi lokal untuk digunakan dalam layanan pendidikan.
BRIN Ikut Evaluasi Kualitas Pembelajaran
Kerja sama Kemensos dan BRIN tidak hanya menyasar kebutuhan infrastruktur sekolah. Kedua lembaga juga akan melakukan riset dan evaluasi terhadap proses pembelajaran untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembangkan Sekolah Rakyat sebagai layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang masuk kelompok kesejahteraan desil 1 dan 2.
Program tersebut juga menyasar anak-anak yang putus sekolah maupun mereka yang belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Pemerintah mengembangkan Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Karena itu, penguatan fasilitas dan evaluasi pembelajaran menjadi bagian penting agar layanan pendidikan dapat menjawab kebutuhan siswa.
Lebih dari 44 Ribu Siswa Telah Mengikuti Sekolah Rakyat
Kemensos mencatat Sekolah Rakyat telah menampung lebih dari 44.000 siswa dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Program ini didukung lebih dari 10.000 guru dan tenaga kependidikan.
Dari sisi infrastruktur, gedung permanen Sekolah Rakyat telah berdiri di 93 lokasi. Pemerintah menargetkan pembangunan lebih dari 60 lokasi baru pada tahun ini.
Dalam rencana pengembangannya, pemerintah menargetkan setiap daerah memiliki gedung permanen Sekolah Rakyat dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa.
Perluasan tersebut menuntut kesiapan fasilitas, tenaga pendidik, dan sistem pembelajaran yang memadai. Dukungan riset dan teknologi diharapkan dapat membantu menjawab kebutuhan tersebut, mulai dari ketersediaan air bersih dan pengelolaan lingkungan hingga peningkatan mutu pendidikan.
Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah gedung dan siswa yang tertampung. Kualitas pembelajaran, keberlanjutan pemeliharaan fasilitas, serta kemampuan sekolah memenuhi kebutuhan siswa juga menjadi faktor penting dalam memastikan manfaat Sekolah Rakyat.
Sumber: Antara
