Menjaga Keseimbangan Dunia Kerja di Tengah Arus Globalisasi
Di tengah derasnya arus globalisasi dan meningkatnya investasi asing. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia. Pemerintah mengingatkan seluruh perusahaan untuk memastikan setiap TKA yang bekerja telah memenuhi syarat. Terutama memiliki pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, menyampaikan bahwa pengesahan RPTKA bukan sekadar formalitas. Melainkan bentuk pengawasan agar keberadaan TKA di tanah air tidak menyalahi aturan.
“Pengesahan RPTKA merupakan syarat utama yang wajib oleh setiap TKA. Hal ini agar mereka bisa bekerja secara legal di Indonesia,” ujarnya di Jakarta, Senin.
Peran Masyarakat untuk Aktif Mengawasi
Sunardi menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing tidak bisa hanya oleh pemerintah. Ia mengajak masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam memantau dan melaporkan bila menemukan praktik penggunaan TKA yang tidak sesuai ketentuan.
“Kami mengimbau masyarakat maupun pekerja yang mengetahui pelanggaran terkait TKA. Agar segera melaporkannya ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Sunardi.
Ia menambahkan, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangat perlu agar norma ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik dan adil. “Pemerintah sangat membutuhkan dukungan masyarakat luas dalam menjaga iklim ketenagakerjaan yang sehat,” ujarnya.
94 WNA di Sumatera Utara Tak Penuhi Syarat
Ketegasan pemerintah terhadap pelanggaran aturan TKA terlihat dari tindakan pengusiran 94 warga negara asing (WNA) yang bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada Rabu (22/10/2025).
Kadisnaker Simalungun Riando Purba. Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Sumatera Utara Sevline Rosdiana Butet. Serta pimpinan KEK Sei Mangkei Menyaksikan secara langsung tindakan tersebut.
Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pengawasan dan K3 Kemnaker, Ismail Pakaya, menjelaskan bahwa langkah tegas itu diambil karena seluruh WNA tersebut tidak memiliki pengesahan RPTKA, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 34 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
“Ke-94 WNA itu dikeluarkan dari lokasi kerja karena tidak memiliki pengesahan RPTKA yang menjadi dasar legalitas bekerja di Indonesia,” tegas Ismail.
Komitmen Pemerintah Tegakkan Aturan dan Lindungi Pekerja Lokal
Kemnaker memastikan bahwa penegakan aturan ini bukan untuk membatasi investasi asing, melainkan menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja lokal dan kepastian hukum bagi perusahaan. Pemerintah tetap membuka ruang kerja sama dengan investor asing, asalkan mereka mematuhi ketentuan yang berlaku.
Dengan pengawasan ketat dan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah berharap penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dapat berjalan transparan, adil, dan memberi manfaat bagi semua pihak.
