Batamclick.com,
Bank Indonesia terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan sistem keuangan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Kepala Unit Data Statistik dan Kehumasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Purwokerto Alnopri Hadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin, mengatakan ketiga peran tersebut menjadi sasaran utama BI yang dijalankan melalui sejumlah instrumen kebijakan strategis.
“Stabilitas nilai rupiah dijaga melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar, stabilitas sistem pembayaran dijalankan lewat kelancaran sistem serta ketersediaan uang rupiah yang berkualitas, sedangkan stabilitas sistem keuangan dilakukan dengan membangun sistem yang tangguh terhadap gejolak internal maupun eksternal,” katanya dalam kegiatan “Capacity Building Wartawan Banyumas Raya”.
Ia menegaskan BI tetap menjalankan independensinya dalam pengambilan keputusan, namun tetap menjaga koordinasi dan transparansi dengan pemerintah.
Di bidang pengendalian inflasi, kata dia, BI masih mengacu pada sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen serta inflasi pangan 3-5 persen hingga tahun 2026.
Menurut dia, strategi pengendalian inflasi terus dijalankan melalui pendekatan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, ditambah penguatan digitalisasi data.
Terkait dengan hal itu, dia mengatakan dalam forum High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah yang digelar pada awal Juli 2025,, sejumlah langkah strategis diperkuat, antara lain optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), penguatan kerja sama antardaerah dan antarpelaku usaha, serta pemanfaatan sarana logistik untuk menahan fluktuasi harga pangan.
“Langkah-langkah ini sangat penting untuk menekan inflasi pangan yang kerap bersumber dari defisit komoditas dan panjangnya rantai pasok,” katanya.
Lebih lanjut, dia mengatakan data inflasi di wilayah kerja KPw BI Purwokerto per Juni 2025 mencatat tingkat inflasi tahun ke tahun (year-on-year/yoy) sebesar 2,00 persen di Purwokerto dan 2,18 persen di Cilacap.
Menurut dia, komoditas pangan masih menjadi pendorong utama inflasi karena dipengaruhi berkurangnya pasokan pascapanen raya serta meningkatnya permintaan selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha dan libur sekolah.
Di sisi lain, kata dia, kinerja ekonomi Banyumas Raya pada Triwulan I 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 2,35 persen (yoy), dengan kontribusi positif dari Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, dan Purbalingga, serta dengan sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan menjadi penopang utama, sedangkan di Cilacap masih sedikit terkontraksi.
“Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juni 2025 juga mencatat peningkatan optimisme masyarakat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Purwokerto mencapai 122,5, naik signifikan dibanding bulan sebelumnya dan lebih tinggi dari rata-rata nasional,” kata Alnopri.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala KPw BI Purwokerto Christoveny mengatakan kegiatan Capacity Building Wartawan Banyumas Raya yang mengusung tema “Menjadi Jurnalis Cerdas di Era Digital: Adaptif, Akurat, dan Anti Hoaks”, ditujukan untuk mengajak insan pers memperkuat kapasitas dalam menyajikan informasi ekonomi yang akurat, mendalam, serta bebas dari disinformasi.
Menurut dia, media tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, juga berperan menjaga keandalan berita serta membentuk ekspektasi publik.
Dia pun menyoroti data Kementerian Komunikasi dan Digital yang menunjukkan peningkatan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dari 43,18 pada 2023 menjadi 43,34 pada 2024, utamanya karena aspek keterampilan digital.
Kendati demikian, dia mengingatkan masih ada pekerjaan rumah dalam pemerataan keterampilan digital dan literasi informasi, terutama di wilayah Banyumas Raya.
“IMDI Banyumas memang sudah tergolong tinggi, tapi masih banyak daerah lain di sekitarnya yang berada di kategori cukup. Artinya, upaya peningkatan literasi digital dan pemerataan informasi masih sangat dibutuhkan,” katanya.
Christoveny mengharapkan kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat pemahaman wartawan terhadap isu-isu strategis seperti inflasi dan kebijakan Bank Indonesia, juga mendorong penguatan keterampilan teknis jurnalistik, termasuk verifikasi informasi dan pemanfaatan teknologi digital.
Sumber, Antara
