Batamclick.com,
Batam – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan di sembilan titik pemeriksaan imigrasi, yang mayoritas berada di pelabuhan. Langkah ini diambil sebagai upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), menyusul tercatatnya 22 kasus TPPO hingga pertengahan tahun 2025.
Perwakilan Imigrasi Batam, Fadel Muhammad, mengungkapkan bahwa letak geografis Batam yang strategis, dekat dengan Malaysia dan Singapura, menjadikan kota ini sebagai titik rawan penyelundupan pekerja migran non-prosedural.
“Batam ini lokasinya strategis, dekat dengan Malaysia dan Singapura, sehingga jadi tempat alternatif masyarakat untuk melintas. Tantangan kami adalah mengidentifikasi apakah mereka benar-benar pekerja migran resmi atau calon korban TPPO,” ujar Fadel di Batam, Rabu malam.
Menurut Fadel, ada sembilan tempat pemeriksaan imigrasi di Batam, sebagian besar di pelabuhan laut, yang rawan disalahgunakan oleh sindikat TPPO.
“Tempat pemeriksaan imigrasi itu ada sembilan dan didominasi di pelabuhan, ini yang menjadi perhatian Imigrasi,” tambahnya.
Fadel juga menegaskan bahwa pencegahan TPPO tidak hanya dilakukan oleh Imigrasi, tetapi merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Pencegahan ini tidak hanya dari kami, tapi juga bersama TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Analis Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kota Batam, Qistina, menyampaikan data dari Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri. Hingga pertengahan 2025, tercatat telah terjadi 22 kasus TPPO dengan 11 tersangka dan 49 korban pekerja migran.
“Mayoritas korban berasal dari daerah seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara, karena Batam memang menjadi titik transit utama,” ujar Qistina.
Ia juga menyebutkan bahwa sebanyak 683 orang berhasil dicegah agar tidak diberangkatkan secara non-prosedural sepanjang tahun 2025. Jumlah ini memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, 2024, yang mencatat 1.024 orang yang dicegah.
Menurut Qistina, keberhasilan pencegahan ini tak lepas dari sinergi lintas instansi serta kemampuan dalam melakukan identifikasi dini terhadap calon pekerja migran.
“Tantangannya adalah membedakan antara niat bekerja secara sah dan indikasi TPPO. Proses wawancara dan profiling sangat krusial,” pungkasnya.
Dengan langkah pengawasan yang terus ditingkatkan dan kerja sama lintas sektor, Pemerintah berharap jumlah kasus TPPO dapat ditekan dan para calon pekerja migran dapat diberangkatkan secara aman dan sesuai prosedur.
Sumber, Antara
