Manajer nongadai cabang Karina diduga selewengkan kredit mikro fiktif hingga rugikan negara Rp3,9 miliar
Pegadaian Syariah Batam kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi ke meja penuntutan. Tersangka berinisial R, mantan manajer nongadai di Kantor Cabang Karina, menyalahgunakan wewenang dalam transaksi kredit mikro fiktif selama periode 2023 hingga 2024.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Batam, Priandi Firdaus, menyampaikan bahwa berkas perkara telah lengkap (P-21). Pelimpahan tahap II kepada penuntut umum berlangsung pada Rabu (25/6/2025).
“Setelah pelimpahan, jaksa penuntut umum mulai menyiapkan surat dakwaan. Proses pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang kami lakukan segera setelah dakwaan rampung,” jelas Priandi saat ditemui di Batam, Kamis.
Jaksa memiliki waktu 20 hari masa tahanan tersangka untuk menyusun dan menyempurnakan dakwaan. Hingga kini, penyidik baru menetapkan satu orang tersangka.
“Kami terus dalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Saat ini baru satu tersangka yang terbukti cukup kuat,” tambahnya.
Kasus ini mencuat setelah audit internal PT SPI Pegadaian menemukan sejumlah kejanggalan pada transaksi kredit mikro. Tim audit kemudian melaporkan temuan tersebut ke Kejari Batam oleh manajemen Pegadaian Syariah Cabang Karina untuk ditindaklanjuti secara hukum.
Dalam penyelidikan, penyidik menemukan berbagai modus yang dari tersangka. Salah satunya, tersangka memanfaatkan dokumen pribadi milik keluarga dan teman tanpa sepengetahuan mereka untuk mengajukan kredit mikro. Ia juga menggunakan data nasabah yang pernah ditolak dan memalsukan informasi dari dokumen yang dikumpulkan melalui media sosial.
Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kepri. Mengungkapkan bahwa perbuatan tersangka menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp3,9 miliar.
Sebagaimana tercantum dalam laporan Nomor: PE.03.03/SR/SP/-72/PW28/5/2025 tertanggal 7 Mei 2025.
Tersangka R melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kini telah berganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Meski dugaan korupsi ini oleh satu individu, dampaknya mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah yang selama ini amanah.
Pegadaian Syariah Batam pun kini mendapat pada tugas berat: mengembalikan integritas sekaligus memastikan kasus serupa tak terulang di masa depan.***
