BATAMCLICK.COM: Suasana di Aula Farhan Tanjung, Dinas Perhubungan Sumut, terasa begitu hidup pada Selasa (3/6/2025). Di sana, puluhan driver ojek online (ojol) dari berbagai aplikasi—Shopee, Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive—duduk berdampingan, menanti harapan. Mereka bukan sekadar menagih janji, tapi membawa suara dari jalanan: keluh kesah yang kerap terabaikan, impian sederhana untuk hidup yang lebih layak.
Langkah ini difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang akhirnya memediasi pertemuan antara perusahaan aplikasi dan driver. Hasilnya akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Pengawasan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat Berbasis Aplikasi. Sebuah regulasi yang diharapkan menjadi jawaban dari jerih payah driver ojol.
“Bapak Gubernur Sumut Bobby Nasution sudah menunjukkan kepedulian besar kepada kami,” ujar Agam Zubir, Ketua Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitarnya (GODAMS), penuh syukur. Ia menyebut bahwa selama ini driver terhimpit oleh perang tarif, rekrutmen driver yang tak terkontrol, hingga risiko harian di jalan raya.
Keluhan itu mengalir deras. Novi Kurniawati, driver Shopee, misalnya, mengeluhkan tarif pengantaran makanan yang hanya Rp5.400 hingga Rp6.400. “Kami butuh kantor pengaduan, bukan hanya tempat jual atribut,” ucapnya. Driver Gojek dan Grab juga bercerita soal fitur promo yang kadang aktif tanpa persetujuan mereka, merampas sebagian penghasilan yang sudah tak seberapa.
Mitra Maxim menambahkan keresahan: minimnya dukungan saat kecelakaan, serta ancaman sanksi jika terlambat merespon order. Driver InDrive pun menyuarakan keluhan, berharap hadirnya kantor layanan di Medan agar pengaduan tak hanya dijawab robot.
Mereka semua sepakat: ada yang harus diubah. Bukan hanya soal angka di layar, tapi keadilan dan perlindungan yang nyata.
Keluhan para driver ini didengar pula oleh lembaga pemerintah yang hadir. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan agar perang tarif tak terus terjadi. Ditlantas Polda Sumut menekankan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, sementara BPJS sendiri memastikan komitmennya. Dinas Kominfo Sumut menyoroti perlindungan data dan kejelasan sosialisasi promo dari para aplikator.
Hasilnya? Lima poin penting yang disepakati bersama:
1️⃣ Besaran biaya jasa disepakati bersama antara aplikator dan driver.
2️⃣ Aplikator wajib buka kantor layanan di Sumut.
3️⃣ Program promo harus disosialisasikan dengan jelas.
4️⃣ Akan ada pertemuan rutin untuk evaluasi dan penyelesaian masalah.
5️⃣ Aplikator wajib daftarkan driver ke BPJS Ketenagakerjaan.
Dr. Agustinus, Kadishub Sumut, menegaskan komitmen Gubernur Sumut yang pernah disampaikan saat aksi damai para driver di Kantor Gubernur tempo hari. “Aplikator harus hadir melayani, bukan hanya lewat aplikasi. Driver juga harus dilindungi dan memperoleh penghasilan yang layak,” katanya.
Menurut Agustinus, SK Gubernur ini sudah melalui pembahasan matang, melibatkan kementerian, aparat hukum, dan stakeholder terkait. Draft SK itu disusun berdasar hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta berbagai keputusan menteri tentang perhitungan tarif ojol berbasis aplikasi.
Provinsi lain seperti Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Yogyakarta sudah lebih dulu memiliki regulasi serupa. “Tapi di Sumut, kita sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita sendiri,” imbuh Agustinus.
Ia menjelaskan, salah satu poin penting adalah komponen biaya jasa. “Kami sadar, driver ingin tarif yang layak dan persaingan yang sehat. Semoga regulasi ini jadi jawaban,” tuturnya menutup harap.
Hari itu, para driver ojol pulang dengan wajah lebih lega. Setidaknya, untuk sekali ini, suara mereka tak hanya bergema di jalan raya—tapi juga sampai ke meja kebijakan. Mereka pulang membawa secercah harapan: hidup yang lebih manusiawi, rezeki yang lebih adil, dan perlindungan yang nyata.(dedi)
