BATAM – Komunikasi pemerintah dan media perlu terus diperkuat agar informasi pembangunan Batam sampai kepada masyarakat secara utuh. Karena itu, BP Batam mendorong hubungan yang lebih terbuka, profesional, dan saling menghormati dengan insan pers.
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan komunikasi yang sehat penting untuk membangun pemahaman bersama.
Menurutnya, pemerintah dan media memiliki peran berbeda, tetapi sama-sama berkepentingan menghadirkan informasi yang akurat kepada publik.
Buka Ruang Dialog
Ariastuty menyebut Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, terus mendorong silaturahmi dengan pemimpin redaksi dan insan media di Batam.
Menurut dia, pertemuan tersebut tidak sekadar membahas pemberitaan. Sebaliknya, forum itu menjadi ruang untuk saling mengenal, bertukar pandangan, serta memahami tantangan pemerintah dan media di tengah perubahan ekosistem digital.
“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami,” ujar Tuty.
Tetap Kritis dan Profesional
Ariastuty menegaskan BP Batam menghargai media yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Bahkan, ia menilai kritik penting bagi pemerintah karena dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.
Namun, ia berharap media tetap mengedepankan akurasi, verifikasi, konfirmasi, data, dan keberimbangan dalam menyampaikan informasi.
“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat—ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan. Dengan begitu, kritik menjadi masukan yang konstruktif sekaligus memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga harus membuka akses informasi dan menyediakan ruang konfirmasi yang memadai. Dengan begitu, media dapat memperoleh penjelasan yang lengkap sebelum menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Ibu Li Claudia menekankan bahwa apabila ada informasi yang belum lengkap, silakan dikonfirmasi kepada pemerintah. Kalau ada data yang perlu dijelaskan, kami siap memberikan penjelasan. Begitu juga kalau ada kritik dari media, tentu menjadi bahan yang kami dengarkan dan evaluasi,” ujarnya.
Jangan Bertemu Saat Ada Masalah
Ariastuty juga berharap hubungan pemerintah dan media tidak hanya terjalin ketika muncul persoalan atau ketika pemerintah membutuhkan publikasi.
Sebaliknya, komunikasi perlu dibangun sejak awal. Pemerintah dapat menjelaskan kebijakan, sementara media dapat menyampaikan kondisi dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.
“Kita ingin hubungan pemerintah dan media tidak hanya bertemu saat ada persoalan. Mari kita bangun komunikasi sejak awal. Pemerintah bisa menjelaskan kebijakan, media bisa menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat. Dari komunikasi seperti itu, banyak hal bisa kita pahami bersama,” katanya.
Ia menegaskan, kemitraan dengan media bukan berarti BP Batam menginginkan pemberitaan yang selalu positif. Pemerintah justru membutuhkan media yang independen, kritis, dan profesional.
“Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional. Kalau kritiknya berdasarkan data dan melalui proses verifikasi serta konfirmasi, tentu itu menjadi bagian penting bagi pemerintah untuk berbenah,” pungkas Tuty.
Menurut Ariastuty, komunikasi yang sehat pada akhirnya bukan hanya menguntungkan pemerintah maupun media. Masyarakat juga menjadi pihak yang paling diuntungkan karena memperoleh informasi yang lebih lengkap, akurat, dan berimbang.
Dengan pola komunikasi tersebut, pemerintah dapat menjelaskan kebijakan secara terbuka. Sementara itu, media tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen. Keduanya kemudian dapat berjalan berdampingan untuk membangun ekosistem informasi publik yang sehat di Batam.***
