Labuh Jangkar di Kepri kini tak lagi sekadar deretan titik di tengah laut. Di tangan para pemangku kebijakan, titik-titik itu mulai menjadi harapan baru untuk mendorong kedaulatan ekonomi maritim Indonesia.
Kamis pagi yang cerah di Batam menjadi saksi ketika Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, duduk bersama para pemangku kepentingan. Mereka bukan sekadar membicarakan angka atau peta. Tapi menyusun langkah. Mereka merajut rencana nyata. Semua demi mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor labuh jangkar di Kepri.
“Kepri memiliki enam titik labuh jangkar utama. Ada Tanjung Balai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Tanjung Berakit, hingga Terminal Batu Ampar dan Sekupang. Potensi ini besar sekali,” ucap Nyanyang penuh semangat.
Kementerian Perhubungan mengelola sebagian dari titik-titik itu, dan sisanya menjadi tanggung jawab BUMD Pemerintah Provinsi Kepri. Namun selama ini, menurut Nyanyang, pengelolaan belum optimal. Maka, perlu aksi nyata, bukan hanya rencana di atas kertas.
Bersatu untuk Laut yang Lebih Berarti
Rapat koordinasi itu mempertemukan banyak pihak. Hadir perwakilan dari KSOP, Bea Cukai, Imigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, Kejaksaan Tinggi Kepri, hingga BP Batam dan Kadin. Semua duduk bersama dengan satu tujuan: menyatukan langkah, menyusun strategi, dan mempercepat pengelolaan potensi maritim.
“Pengelolaan sektor labuh jangkar tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus sinergi. Harus saling menguatkan,” tegas Nyanyang.
Ia mengusulkan kolaborasi menyeluruh, terutama antara BUP PT Pelabuhan Kepri dan BP Batam, lalu berkoordinas dengan unsur CIQP (Customs, Immigration, Quarantine, and Port Authority). Nyanyang juga menekankan pentingnya dukungan hukum dari Kejati Kepri, khususnya melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Ia tak lupa meminta setiap instansi menunjuk person in charge (PIC), agar komunikasi dan implementasi SOP (standar operasional prosedur) berjalan lancar dan terarah.
Menuju Kepri sebagai Poros Maritim Nasional
Dalam rapat tersebut, Laksamana TNI (Purn) Marsetio, yang kini menjadi Penasehat Gubernur Kepri, turut angkat suara. Ia menegaskan bahwa Kepri harus mengembangkan potensi labuh jangkar, beriringan dengan sektor maritim lainnya.
“Kepri harus segera memanfaatkan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Malaka dan Selat Singapura. Kita tidak bisa lagi menunda,” katanya tegas.
Ia menilai Kepri memiliki semua syarat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi maritim. Kita hanya harus berani, keberanian untuk bergerak lebih cepat, menyatukan langkah lintas sektor, dan memperkuat kelembagaan.
“Kepri punya laut, Kepri punya letak strategis, Kepri juga punya semangat. Kini saatnya menyatukan semua itu,” ujarnya penuh harap.
