BATAMCLICK.COM, Jakarta: Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini menegaskan pentingnya regulasi adaptif dari pemerintah demi melindungi pelaku bisnis baru yang tumbuh di tengah era gig economy.
Menurut Eisha, yang paling utama adalah memberikan perlindungan sosial yang merata bagi seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah tidak boleh menghambat laju inovasi dan perkembangan teknologi digital yang saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.
“Pemerintah perlu memastikan setiap masyarakat yang bekerja—apapun bentuknya—memperoleh jaminan sosial yang layak. Inovasi dan teknologi harus tetap berkembang agar menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai kebijakan justru menjadi demotivasi untuk inovasi,” ujar Eisha, Kamis.
Gig economy sendiri merujuk pada sistem kerja berbasis kontrak jangka pendek, yang banyak diisi oleh pekerja independen atau freelancer melalui platform digital—termasuk mitra ojek online.
Senada dengan Eisha, Executive Director Next Policy sekaligus dosen Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan bahwa platform on-demand kini menjadi penyangga sistem ketenagakerjaan nasional yang makin tidak stabil.
Ia mencatat, selama periode Januari 2024 hingga April 2025, sebanyak 96 ribu pekerja formal mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) karena tekanan biaya produksi. Di tengah kondisi itu, platform digital menawarkan peluang baru bagi masyarakat melalui ekosistem usaha mikro yang fleksibel dan berbasis teknologi.
Namun Fithra mengingatkan bahwa para mitra dalam platform ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan pekerja konvensional, karena mereka bekerja secara mandiri.
“Mereka punya peran vital dalam ekonomi digital. Maka, aturan perlu disesuaikan, dengan perlindungan, pelatihan, serta kebijakan yang adil agar ekonomi digital tetap tumbuh sehat,” ucapnya.
Sumber: Antara
Editor: Novia Rizka
