Pj. Gubernur letakkan batu pertama UPT BKN Gorontalo

BATAMCLIC.COM : Penjabat Gubernur Gorontalo Mohammad Rudy Salahuddin melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor Unit Penyelenggara Teknis Badan Kepegawaian Negara (UPT BKN) Gorontalo, di Jl. Sultan Amai, Kelurahan Tamalate Kota Timur, Selasa.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryomo Dwi Putranto di Gorontalo Selasa mengatakan, Gedung tersebut didirikan di atas tanah seluas 4.060 meter persegi, yang merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi pada tahun 2018 lalu.

Hadirnya UPT BKN di Gorontalo itu, katanya, adalah untuk mempercepat pelayanan BKN ke masyarakat karena selama ini pelayanan masih dipusatkan di Manado.

BACA JUGA:   Viral Balap Liar Berujung Tabrakan, Pelakunya Malah Menghilang

Ia berharap setelah punya UPT, seluruh pusat pelayanan dapat dilakukan di daerah masing-masing.

Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah mengatakan, sebelumnya operasional UPT BKN ini menggunakan gedung pinjam pakai bangunan eks kantor Samsat Limboto sejak 2021.

Karena itu, harapannya Pemprov dan Forkopimda turut serta mendukung proses pembangunan gedung baru ini sehingga dapat selesai sesuai target.

“Pembangunan gedung ini sudah jalan mulai hari ini. Karenanya kami memohon dukungan penjabat gubernur beserta jajaran agar dapat kami selesaikan dalam jangka waktu 240 hari, karena di tahun 2025 gedung ini sudah diminta untuk beroperasi,” katanya.

BACA JUGA:   Semangat Anggota Satgas TMMD Dalam Pengecoran Jalan

Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin
mengharapkan hadirnya UPT BKN di Gorontalo dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan seleksi calon dan penilaian kompetensi ASN dan PPPK.

Selain itu, gedung ini juga diminta agar dapat dimanfaatkan secara bersama-sama.

“Kehadiran UPT BKN sebagai unit penyelenggara seleksi calon dan penilaian kompetensi pegawai ASN harapannya dapat menjadi manfaat bersama bagi 6.347 pegawai yang ada di lingkungan Pemprov,” katanya.

Pembangunan gedung UPT BKN dibiayai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp20,52 miliar.

BACA JUGA:   Kata Ferdinand, MU Masih Perlu Dipoles Depan-Belakang

SBSN adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah.***

Sumber : Antara