BATAMCLICK.COM: Di tengah riuhnya perdebatan soal batas wilayah, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memilih bersikap legawa. Keputusan yang mungkin tidak mudah, namun ia yakin, langkah itu diambil demi keutuhan bangsa. Empat pulau yang selama ini menjadi sengketa—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—resmi ditetapkan masuk ke wilayah administrasi Provinsi Aceh oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Pak Presiden tadi sudah menyampaikan, dan Pak Gubernur Aceh juga sudah menegaskan bahwa keempat pulau ini tetap berada dalam NKRI,” ujar Bobby di Medan, Selasa.
Bobby menyampaikan apresiasi atas selesainya persoalan yang sudah puluhan tahun menjadi perdebatan administratif ini. Ia mengaku lega dan berterima kasih atas dukungan Presiden serta seluruh pihak yang terlibat, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang menemukan dokumen penting berupa Kepmendagri Nomor 111 Tahun 1992, yang menjadi dasar hukum kuat keputusan tersebut.
“Terima kasih atas dukungan Bapak Presiden. Masalah ini bisa kita selesaikan dengan cepat, bijak, dan damai,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf menandatangani kesepakatan batas wilayah. Momentum itu menjadi simbol bersatunya dua provinsi bertetangga, bukan hanya dalam dokumen, tapi juga dalam semangat persaudaraan.
Bobby pun menceritakan dengan nada ringan bahwa ketika aturan batas wilayah ini ditetapkan pertama kali tahun 1992, dirinya bahkan baru berusia satu tahun. “Saya SMA tahun 2008, belum jadi pejabat publik pada 2017, dan baru menjadi Wali Kota pada 2020. Baru tahun ini, 2025, saya menandatangani sebagai gubernur bahwa empat pulau ini masuk ke Aceh,” ujarnya dengan nada reflektif.
Ia juga mengimbau masyarakat Sumut agar tidak terprovokasi oleh isu-isu yang digoreng dan berpotensi memecah belah.
“Sumatera Utara dan Aceh adalah tetangga dekat, tidak boleh saling hasut. Kesepakatan ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang Indonesia,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan Presiden didasarkan pada bukti sahih dari dokumen Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemprov Aceh.
“Isu bahwa ada satu provinsi yang ingin mencaplok pulau bukanlah hal yang benar. Keputusan ini adalah solusi terbaik untuk semua pihak,” ujar Prasetyo.
Dengan kesepakatan ini, dinamika puluhan tahun akhirnya menemukan titik terang. Empat pulau itu kini menjadi simbol, bahwa kepentingan bangsa lebih penting dari sekadar garis peta.
Sumber: Antara
