Pemerintah Siapkan Pilot Project 1 Megawatt untuk Nelayan
BATAMCLICK.COM: Gagasan besar mengenai PLTS Batam kini memasuki babak baru ketika Kementerian Koperasi RI mengusulkan Batam sebagai daerah percontohan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan SPBU nelayan. Pembahasan usulan tersebut secara mendalam dalam pertemuan antara Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih Wilayah Sumatera, Panel Barus.
Kedatangan Tim PNRE untuk Meninjau Lokasi
Dalam pertemuan itu, Panel Barus mengungkapkan bahwa tujuh perwakilan dari Pertamina New Renewable Energy (PNRE) akan datang ke Batam. Mereka akan meninjau langsung lokasi rencana pilot project PLTS berkapasitas 1 megawatt, untuk kawasan pesisir yang mayoritas penghuninya para nelayan.
Menurut Panel, jika proyek ini terealisasi, maka Batam akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menghadirkan PLTS khusus untuk masyarakat pesisir.
Dorongan Pengembangan SPBU Nelayan
Tak hanya PLTS, pemerintah juga membawa agenda besar lain, yaitu pembangunan SPBU nelayan melalui koperasi. Panel menjelaskan bahwa SPBU nelayan pertama sudah groundbreaking di Lampung Timur. Dengan potensi nelayan Batam yang besar, koperasi mampu mengembangkan unit usaha serupa untuk mendukung aktivitas ekonomi laut.
Dukungan Penuh Pemerintah Kota Batam
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan PLTS dan SPBU nelayan, terutama di kawasan hinterland. Ia menilai hadirnya PLTS dapat menambah jam belajar anak-anak yang selama ini sangat bergantung pada listrik dan sinyal.
“Proyek ini sangat konstruktif dan kami siap mendukung sepenuhnya,” ujar Amsakar.
Kebutuhan Mendesak SPBU Nelayan
Amsakar juga menekankan pentingnya SPBU nelayan. Saat ini nelayan harus menempuh jarak yang jauh dan mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk mendapatkan BBM. SPBU nelayan dinilai akan memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatkan efisiensi kerja para nelayan.
Kebijakan Berbasis Pemberdayaan
Menurut Amsakar, inisiatif ini sejalan dengan kebijakan Presiden yang menekankan pemberdayaan melalui tiga konsep: mengadakan yang belum ada, meningkatkan yang sudah ada, serta memberdayakan masyarakat marginal. Karena itu, ia memastikan seluruh kewenangan pemerintah daerah akan dipercepat untuk memperlancar program ini.
