BATAMCLICK.COM, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta agar COVID-19 tak jadi ladang bisnis baru. Dia mengungkapkan pemerintah harus melakukan pengawasan ketat untuk mencegah manipulasi data pasien COVID-19 ini.
Hal ini karena anggaran dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mencapai Rp 699,43 triliun pada 2021. Angka ini naik dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 688,33 triliun. Untuk anggaran kesehatan sebesar Rp 176,3 triliun.
Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai program vaksinasi Rp58,18 Triliun, diagnostik (testing dan tracing) Rp 9,91 Triliun, therapeautic Rp 61,94 Triliun, insentif pajak kesehatan Rp 18,61 Triliun dan penanganan lainnya Rp 27,67 triliun.
“Dengan melihat postur anggaran sektor kesehatan yang cukup besar ini, saya minta kenakalan rumah sakit ini distop,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (16/3/2021).
Said menyebut jangan sampai anggaran ini disalahgunakan. Karena itu dibutuhkan pencegahan manipulasi data pasien COVID-19. Said meminta agar rumah sakit tidak menjadikan layanan pandemi COVID-19 ini sebagai ajang pemburu rente.
Dia mengatakan ada kabar yang menyebut jika sejumlah Rumah Sakit mengubah data pasien dari negatif menjadi positif COVID-19 demi mendapatkan dana klaim.
“Untuk itu, saya meminta pemerintah membongkar praktek mafia rumah sakit yang memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mengeruk keuntungan financial,” ujar Said.
Said mengharapkan tak ada moral hazard di mana rumah sakit menangguk profit luar biasa karena pasien positif ditanggung pemerintah. Karena itu hal ini butuh dibarengi dengan pembenahan dalam tata kelola pengunaan dana covid-19 agar benar-benar tepat sasaran.
“Untuk itu, perlu deteksi dini guna memastikan dana COVID-19 ini tidak disalahgunakan,” tambah dia. (mat)
sumber: detik.com
