Dari Blank Spot Menuju Terhubung, Harapan Baru Internet Cepat untuk Sekolah dan Desa di Pelosok

BATAMCLICK.COM: Di balik megahnya kemajuan teknologi di kota-kota besar, masih ada jutaan anak sekolah yang belajar tanpa internet, ribuan pusat kesehatan yang bekerja tanpa akses data, dan puluhan ribu kantor desa yang belum tersambung ke dunia digital. Namun, harapan baru mulai menyala dari kebijakan strategis pemerintah pusat.

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan program perluasan akses internet tetap dengan kecepatan hingga 100 Mbps, yang diprioritaskan untuk wilayah tanpa infrastruktur serat optik, seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, dan rumah tangga di daerah tertinggal.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemerataan digital secara nasional, sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam pidato pelantikannya, Presiden berulang kali menekankan pentingnya digitalisasi sebagai pendorong kesejahteraan ekonomi rakyat,” ujar Meutya, Sabtu (tanggal disesuaikan).

Lebih dari sekadar proyek teknologi, program ini menyentuh akar kehidupan masyarakat yang selama ini tertinggal dari arus informasi global. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, tercatat:

  • 86 persen sekolah (sekitar 190.000 unit) belum memiliki akses internet tetap.
  • 75 persen Puskesmas (sekitar 7.800 unit) belum terkoneksi secara optimal.
  • Sekitar 32.000 kantor desa masih berada di wilayah blank spot.
  • Penetrasi broadband tetap baru menyentuh 21,31 persen rumah tangga di seluruh Indonesia.

Untuk merealisasikan langkah ini, pemerintah akan mengalokasikan spektrum baru yang akan diberikan kepada penyedia layanan internet tetap melalui skema transparan dan akuntabel. Infrastruktur akan menggunakan model open access, yang mewajibkan setiap pemegang izin untuk berbagi jaringan dengan operator lain.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga memberikan ruang partisipasi dan kesiapan industri,” kata Meutya.

Rancangan Peraturan Menteri (Permen) yang menjadi dasar hukum program internet murah ini saat ini masih dalam tahap konsultasi publik bersama para pelaku industri dan penyedia layanan.

Proses pemilihan operator penyelenggara jaringan akan dimulai tahun ini. Meutya menegaskan, pemerintah akan mendahulukan penyedia yang siap secara teknologi dan benar-benar berkomitmen menyediakan layanan berkualitas dengan harga terjangkau.

Bukan Sekedar Kabel dan Sinyal
Di era ketika koneksi internet menjadi kebutuhan dasar, langkah ini bukan hanya soal kabel dan sinyal. Ini tentang menyambungkan mimpi anak-anak pelosok, mempercepat layanan kesehatan, dan menghubungkan desa-desa ke dunia yang lebih luas. Dan ketika jaringan mulai menjalar ke titik-titik sunyi Indonesia, harapan itu pun semakin nyata.

Sumber: Antara