BATAMCLICK.COM: Pagi itu, langit di atas kampus Politeknik Negeri Batam tampak teduh, namun suasana di dalamnya penuh dengan semangat yang membuncah. Sejumlah dosen dan tenaga kependidikan berdiri dalam diam yang bermakna. Mereka bukan berdemo dengan teriakan atau amarah, tapi dengan puisi, poster sederhana, dan hati yang lelah menanti kepastian.
Mereka adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang telah bertahun-tahun mengabdi mencerdaskan anak bangsa, namun hingga kini belum juga mendapat pengakuan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) seutuhnya.
Dengan tema yang menggugah, “PNS Harga Mati,” mereka menyampaikan aspirasi melalui aksi damai pada Kamis pagi, 15 Mei 2025. Suara mereka bukan hanya untuk Polibatam, tapi menjadi gema yang digaungkan dari 35 kampus Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
“Kami bukan ASN kelas dua. Kami telah mengabdi, mengajar, mencetak generasi muda sejak sebelum kampus ini dinegerikan. Tapi status kami tetap PPPK. Negara alihstatuskan aset, namun lupa SDM-nya,” ungkap Budi, seorang dosen yang sudah lebih dari satu dekade mengabdi di Polibatam.
Bersama rekan-rekannya, Budi membacakan puisi berjudul “Nasib PPPK.” Puisi itu bukan sekadar rangkaian kata, tapi cermin dari perjuangan panjang, kegelisahan, dan asa yang tak pernah padam. Mereka tidak menuntut lebih, hanya ingin diakui setara. Mereka ingin masa depan yang lebih pasti, perlindungan hukum, kesempatan karier yang adil, dan jaminan hari tua.
Polibatam sendiri merupakan salah satu dari lima PTNB pertama yang dinegerikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010. Sejak itu, kampus terus tumbuh. Gedung-gedung berdiri megah, mahasiswa datang dari berbagai penjuru. Namun, di balik kemegahan itu, ada pengabdian senyap yang belum mendapat tempat yang layak dalam sistem kepegawaian negara.
Aksi damai ini merupakan bagian dari gerakan nasional bertajuk “Aksi Solidaritas PTN Baru se-Indonesia,” yang dikomandoi secara kolektif oleh para pegawai PPPK di berbagai kampus melalui akun @ilp.ptnb.
Mereka menyuarakan tiga tuntutan utama:
Alih status PPPK menjadi ASN PNS secara penuh.
Penghapusan diskriminasi terhadap PPPK dalam sistem kepegawaian.
Perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kepastian hukum dan regulasi yang adil.
Di akhir aksi, seorang dosen muda berkata lirih, “Kami tidak menolak menjadi PPPK. Tapi kami juga ingin dihargai. Kami ingin masa depan. Kami ingin diakui sebagai bagian utuh dari negeri ini.”
Mereka tidak hanya membangun kampus, tetapi membangun manusia. Dan kini, mereka berdiri—bukan menuntut istimewa, tetapi meminta keadilan.***
Editor: Bosanto
