Langkah Tegas Awasi Laut Nusantara
Pemerintah terus memperkuat barisan untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia dari pencuri ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menambah jumlah kapal pengawas di wilayah-wilayah rawan praktik ilegal fishing atau pencurian ikan, agar pengawasan laut dapat dilakukan lebih optimal.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, yang akrab disapa Ipunk, menjelaskan bahwa penambahan armada ini menjadi langkah penting dalam memerangi pencurian ikan yang merugikan negara triliunan rupiah setiap tahun.
“Kami ingin menambah kapal lagi, supaya ilegal fishing bisa diatasi secara maksimal,” ujar Ipunk di Pangkalan PSDKP Batam, Kepulauan Riau, Kamis (6/11/2025).
Tambahan Anggaran Rp2 Triliun untuk Bangun 10 Kapal Baru
Langkah KKP ini mendapat dukungan penuh dari Komisi IV DPR RI, yang menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp2 triliun. Dana tersebut untuk membangun 10 kapal pengawasan baru melalui kerja sama pinjaman luar negeri dengan Pemerintah Spanyol.
Menurut Ipunk, KKP saat ini baru memiliki 34 kapal pengawas di seluruh Indonesia. Padahal, jumlah kapal ikan yang beroperasi di perairan Indonesia mencapai 24 ribu unit. Ketimpangan ini membuat pengawasan laut belum bisa terlaksana secara maksimal.
“Idealnya, kami punya 70 kapal pengawasan. Sekarang baru 34 unit. Dengan tambahan ini nanti, kami bisa punya 44 kapal. Walaupun belum ideal, setidaknya langkah ini memperkuat armada kami,” jelas Ipunk.
Kapal Baru Beroperasi di Wilayah Rawan Pencurian Ikan
Meski jumlah kapal belum ideal, Ipunk menegaskan bahwa semangat petugas pengawasan tak pernah surut. Operasi di lapangan terus meningkat di berbagai perairan Indonesia, termasuk di wilayah yang rawan seperti Laut Natuna Utara, Laut Arafura, Laut Sulawesi, hingga Samudera Hindia.
“Kami tetap lakukan operasi dengan semangat. Walaupun jumlah kapal masih terbatas, hasilnya sudah mulai terlihat,” kata Ipunk penuh keyakinan.
Kapal-kapal baru tersebut nantinya akan memperkuat penjagaan di daerah strategis yang sering menjadi incaran kapal asing pencuri ikan. Dengan penambahan armada ini, KKP berharap mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan mempersempit ruang gerak pelaku ilegal fishing.
Proyek MFISS: Teknologi untuk Laut yang Lebih Aman
Tambahan anggaran KKP ini juga akan mendukung proyek Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS), yakni sistem pengawasan terpadu berbasis teknologi. Proyek ini bertujuan memperkuat deteksi dini, mempercepat respon penindakan, sekaligus meminimalkan praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) di seluruh wilayah perairan Indonesia.
Melalui sistem ini, KKP berupaya menutup kebocoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan. Teknologi pengawasan modern ini juga menjadi wujud komitmen pemerintah menjaga kekayaan laut Indonesia agar tetap berdaulat dan berkelanjutan.
Menjaga Laut, Menjaga Masa Depan
Dengan bertambahnya kapal pengawas dan dukungan teknologi modern, KKP menunjukkan keseriusannya menegakkan hukum di laut. Laut Indonesia bukan hanya sumber pangan, tetapi juga sumber masa depan bangsa.
“Semua perairan Indonesia kami jaga,” tegas Ipunk menutup pernyataannya.
