Bulungan, Kalimantan Utara – Masyarakat Hukum Adat (MHA) Punan Batu Benau yang tinggal di Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan, Kalimantan Utara, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas maraknya aktivitas perambahan hutan di wilayah mereka.
Masyarakat adat ini telah melayangkan surat kepada Pos Pengaduan Gakkum LHK Kaltara, mendesak agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat perambahan tersebut.
Sasut, perwakilan MHA Punan Batu Benau, menjelaskan bahwa perambahan hutan di wilayah yang tengah diusulkan sebagai kawasan geopark oleh Pemerintah Daerah Bulungan kepada Kementerian ESDM ini sudah terjadi berulang kali.
“Wilayah ini sedang dalam proses pengusulan sebagai kawasan geopark ke Kementerian ESDM,” ujar Sasut di Kalimantan Utara, Kamis.
Sasut menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah membentuk tim penyusunan dokumen kawasan geopark Punan Batu Benau. Namun, upaya tersebut seolah sia-sia karena aktivitas perambahan hutan terus berlanjut, bahkan di kawasan sarang burung Gunung Batu Benau, yang telah dikuasai oleh ahli waris secara turun-temurun.
“Perambahan hutan dilakukan dengan menggunakan alat berat, dan ada transaksi jual beli lahan kepada pihak luar,” ungkap Sasut.
Kesulitan Masyarakat Adat Menjaga Kelestarian Hutan
MHA Punan Batu Benau mengungkapkan kesulitan besar dalam menjaga dan menyelamatkan lingkungan hutan mereka yang menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka. Mereka berharap agar tindakan tegas segera diambil untuk menghentikan perambahan hutan di lahan seluas 18.000 hektare.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, setiap orang yang melakukan perambahan hutan dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Masyarakat adat berharap agar peraturan ini ditegakkan demi melestarikan lingkungan hidup di wilayah mereka.
Penganugerahan Kalpataru 2024: Penghargaan untuk Upaya Pelestarian Lingkungan
Pada Juni 2024, MHA Punan Batu Benau berhasil meraih penghargaan Kalpataru 2024 kategori Penyelamat Lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI. Penghargaan tersebut diberikan melalui Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 574 Tahun 2024.
Keberhasilan ini merupakan hasil dedikasi dan komitmen masyarakat adat Punan Batu Benau dalam menjaga dan melestarikan hutan adat mereka yang terletak di hulu Sungai Sajau dan Gunung Benau. Upaya pelestarian ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bulungan.
Profil Suku Punan Batu Benau
Suku Punan Batu Benau adalah komunitas kecil yang secara administrasi terletak di RT 11 Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Mereka tinggal di sepanjang tepian hulu Sungai Sajau dan hutan di sekitar Gunung Benau.
Hunian utama mereka berada di liang-liang goa yang tersebar di kawasan hutan Gunung Benau. Pada 2023, suku ini terdiri dari 35 Kepala Keluarga (KK) dengan total 106 jiwa. Masyarakat Punan Batu Benau hidup berpindah-pindah dari satu ceruk gua ke ceruk lainnya. Mereka mengandalkan sumber daya alam untuk bertahan hidup, dengan berburu, mengumpulkan ubi hutan dan buah-buahan, meramu tanaman obat, serta memanen madu liar.
Suku Punan Batu Benau diperkirakan sudah ada sejak 7.500 tahun yang lalu dan dikenal sebagai saksi hidup sejarah dan budaya Kalimantan kuno. Mereka juga merupakan suku pemburu-peramu terakhir di Kalimantan.
Sumber: Antara
