LHP 13 kabupaten di Kalbar terima opini WTP

BATAMCLICK.COM : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 13 pemerintah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Sudah ada 13 LHP pemerintah kabupaten yang diserahkan dan semuanya meraih WTP, tinggal Pemprov Kalbar dan Pemkot Pontianak yang belum diserahkan” kata Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, Wahyu Priyono, Selasa.

Ia menambahkan bahwa LHP LKPD 2023 semua pemerintah daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan telah memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.

BACA JUGA:   Tentara Israel perluas serangan ke Rafah, bergerak ke Gaza tengah

“Laporan juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur Satuan Pengawasan Internal (SPI) yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan,” kata dia.

Menurutnya meski semua pemda mendapat opini WTP, pihaknya masih menemukan permasalahan administrasi yang hendaknya menjadi perhatian.

“Persoalan itu berkaitan pendapatan, belanja dan pengelolaan aset. Hal itu menjadi perhatian pemda untuk diperbaiki,” jelas dia.

Ia mengatakan terkait permasalahan yang berkaitan dengan pendapatan di antaranya soal Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang belum sesuai ketentuan dan potensi kehilangan pendapatan MBLB dan pengelolaan pendapatan belum memadai.

BACA JUGA:   Kasal Sampaikan Rasa Duka Atas Gugurnya 53 Prajurit Hiu Kencana

Kemudian untuk untuk permasalahan yang berkaitan dengan belajar di antaranya kesalahan penganggaran belanja daerah, berupa belanja modal sehingga realisasi belanja tidak menggambarkan realisasi yang sebenarnya. Selanjutnya ada kekurangan volume atas belanja modal yang mengakibatkan kelebihan pembayaran serta denda keterlambatan yang belum disetor serta lainnya.

Sedangkan untuk permasalahan pengelolaan aset seperti penggunaan kas yang dibatasi dan membebani anggaran tahun berikutnya, penatausahaan dan pengamanan aset daerah belum memadai dan belum dimutakhirkan status asetnya serta lainnya.

“Dengan permasalahan yang ada kami mengharapkan agar pemda memberikan perhatian yang serius dengan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK,” kata dia.

BACA JUGA:   Ketua DPRD Batam Tegaskan Kebutuhan Warga Batam untuk Air dan Listrik Harus Diprioritaskan

Sumber : Antara