Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan peta jalan MBG 2.0 yang dipaparkan oleh Kepala BGN Sudaryono pada Kamis, 29 Oktober 2026, menandai momentum 100 hari kepemimpinannya, patut diapresiasi sebagai komitmen negara memperbaiki tata kelola MBG.
Transformasi ini menandai dinamika penting terkait penataan ulang hubungan antara kapasitas kelembagaan negara, kedaulatan rantai pasok domestik, serta reposisi Indonesia dalam lanskap geopolitik kesejahteraan.
Selama ini, studi kebijakan publik mencatat bahwa program intervensi gizi berskala masif, seperti MBG, sering kali menghadapi tantangan pergeseran birokrasi. Ketika program MBG awal diluncurkan dengan ambisi menjangkau puluhan juta penerima manfaat, selain kecukupan anggaran, tantangan terbesarnya adalah bagaimana logika teknokratis pusat berhadapan dengan kompleksitas sosiologis di tingkat lokal.
Transformasi MBG 2.0 membawa tiga pilar utama, yakni pemberantasan korupsi, penataan tata kelola dan pengawasan digital, serta pembukaan ruang kolaborasi. Langkah ini menawarkan sudut pandang baru dalam melihat proses yang dalam studi sosiologi politik disebut sebagai penataan ulang skala kehadiran negara. Melalui pendekatan ini, negara hadir tidak hanya sebagai penyedia anggaran, tetapi juga sebagai regulator dan pemandu arah pembangunan sosial-ekonomi masyarakat hingga di tingkat paling kecil.
Dalam skema baru ini, BGN bukan hanya akan melakukan perbaikan administratif, tetapi juga memfungsikan MBG 2.0 sebagai instrumen konsolidasi kebijakan gizi nasional. Integrasi standar higiene, akuntabilitas anggaran, dan keterlibatan komunitas menjadi fondasi krusial untuk memastikan bahwa keadilan sosial benar-benar terwujud dalam setiap porsi makanan yang dibagikan.
Keamanan manusia
Dalam literatur politik global, konsep keamanan telah lama bergeser dari fokus militeristis menuju keamanan manusia. Konsep ini menempatkan individu sebagai pusat orientasi keselamatan, dengan indikator utama berupa ketahanan pangan dan perlindungan kesehatan.
Ketika fase awal program MBG dihadapkan pada persoalan keracunan makanan, maraknya keterlibatan perantara ilegal, hingga ancaman penetrasi makanan olahan pabrikan, negara sejatinya sedang mengalami kerentanan struktural. Kegagalan menjaga higienitas dan mutu satu ompreng makanan bukan hanya perkara teknis dapur. Hal yang juga penting adalah degradasi terhadap jaminan keamanan dasar manusia yang menjadi kewajiban konstitusional.
Atas dasar itulah pengetatan standar keamanan pangan dalam MBG 2.0 melalui kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pengawasan CCTV berbasis kecerdasan buatan, hingga pelabelan jam konsumsi bukan sekadar persoalan administratif sanitasi. Langkah ini adalah manifestasi dari kapasitas negara untuk mengintervensi ruang-ruang domestik secara presisi guna melindungi modal sumber daya manusia dari risiko kerentanan global.
Sisi menarik lain dari MBG 2.0 adalah pada upaya dekonstruksi rantai pasok. Dari perspektif ekonomi-politik internasional, rezim pangan global kerap didominasi oleh korporasi multinasional dan industri makanan ultra-proses yang mengandalkan komoditas impor berbasis efisiensi skala besar. Ketergantungan pada rantai pasok luar negeri kerap membuat negara berkembang rentan terhadap gejolak harga dan krisis pangan global
Kebijakan BGN untuk memutus rantai perantara bermasalah, menetapkan plafon biaya operasional, serta memprioritaskan minimal 80 persen pasokan dari pelaku UMKM, peternak, dan kelompok tani lokal di sekitar satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) merupakan bentuk nyata dari politik kedaulatan pangan.
Langkah ini mentransformasi program sosial dari sekadar skema jaring pengaman menjadi mesin redistribusi ekonomi lokal. Dengan mengikat dapur sekolah langsung ke basis produksi pertanian warga, negara tengah membangun benteng ketahanan pangan domestik yang tidak mudah terguncang oleh fluktuasi harga komoditas global atau krisis rantai pasok. MBG 2.0 menghidupkan kembali prinsip lokalisasi ekonomi di tengah riuh arus globalisasi pangan, sekaligus memperkuat kaitan antara ketahanan desa dan agenda pembangunan nasional.
Kepercayaan publik
Keberhasilan sebuah kebijakan publik berskala besar, seperti MBG, juga sangat bergantung pada pembentukan modal sosial dan kepercayaan publik. Pembongkaran ratusan rekening ganda, penghematan anggaran hingga puluhan triliun rupiah melalui koreksi skema insentif, serta peluncuran platform pengawasan digital merupakan bentuk transparansi radikal.
Praktik pemburu rente dalam program publik berskala besar merupakan penyakit klasik di banyak negara berkembang. Maka, ketika BGN secara terbuka menindak ketidakdisiplinan pelaporan dana harian dan membatasi ruang gerak perantara bermasalah, negara sedang memulihkan kembali legitimasi sosiologisnya.
Digitalisasi tata kelola bukan sekadar pamer teknologi, melainkan instrumen untuk meminimalkan asimetri informasi antara pengelola program di tingkat pusat, pengusaha dapur di daerah, dan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Keterbukaan data dan kepastian alur distribusi ini menjadi kunci untuk membangun kembali modal sosial warga, sehingga kebijakan pemerintah tidak dipandang sebagai instrumen sepihak dari atas, melainkan program bersama yang didukung penuh oleh komunitas lokal.
Karena itulah transformasi MBG 2.0 harus dibaca dalam kerangka yang lebih luas, yakni kontestasi geopolitik kesejahteraan. Negara-negara yang mampu keluar dari jebakan pendapatan menengah adalah negara yang mampu mentransformasi intervensi sosialnya dari pola karitatif menjadi investasi pembangunan manusia yang terstruktur, inklusif, dan terukur.
Keberhasilan mengonsolidasikan program gizi skala kolosal dengan standar keamanan ketat, akuntabilitas anggaran yang terjaga, serta keberpihakan pada ekonomi lokal akan menjadi tolak ukur baru bagi negara-negara di dunia, khususnya di belahan bumi Selatan (Global South). Model ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial dapat berjalan seiring dengan penguatan kemandirian ekonomi rakyat.
MBG 2.0 bisa membuktikan bahwa narasi pembangunan nasional tidak boleh berhenti pada jargon politik di aras makro. Ujian sejati dari kedaulatan dan tata kelola sebuah bangsa justru dipertaruhkan pada konsistensi kualitas, keamanan, dan keadilan yang tersaji di atas sajian makanan anak sekolah di seluruh pelosok Nusantara.
*) Najamuddin Khairur Rijal, dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang, pegiat literasi sosial-politik
Sumber: Antara
