BATAMCLICK.COM: Perubahan APBD Batam 2026 membawa sejumlah perubahan pada pendapatan dan belanja daerah. Pemko Batam menaikkan target pajak daerah 7,21 persen. Pada saat yang sama, pemerintah memangkas belanja yang dinilai kurang prioritas dan mengarahkan anggaran ke pelayanan dasar, infrastruktur, lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan arah perubahan anggaran itu dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (2/9/2026). Ia memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Batam 2026.
Target Pajak Naik 7,21 Persen
Pemko Batam akan memperkuat penerimaan daerah melalui digitalisasi perpajakan dan pemutakhiran data objek pajak. Pemerintah juga membuka potensi penerimaan baru secara terukur.
Namun, Amsakar menegaskan pemerintah tidak hanya mengandalkan kenaikan tarif.
“Terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengawasan keuangan, Pemko Batam menyepakati penguatan digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, serta ekstensifikasi yang dilakukan secara terukur tanpa semata-mata menaikkan tarif,” kata Amsakar.
Kenaikan target pajak antara lain berasal dari optimalisasi piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemerintah juga mengoptimalkan penerimaan dari reklame videotron.
Di sisi lain, Pemko Batam akan meningkatkan kualitas layanan publik. Pengelolaan sampah, parkir, dan layanan kesehatan menjadi beberapa sektor yang mendapat perhatian.
Pemko Batam juga mengantisipasi kemungkinan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Kepri.
Belanja Seremonial Ditekan
Amsakar mengatakan perubahan anggaran juga mengutamakan efisiensi. Pemerintah akan mengarahkan belanja ke program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Prioritas tersebut mencakup pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
“Pemko Batam juga menekan belanja yang bersifat seremonial serta melakukan efisiensi pada belanja pegawai yang turun 1,46 persen,” katanya.
Namun, tidak semua belanja turun. Belanja barang dan jasa justru meningkat 14,86 persen.
Menurut Amsakar, kenaikan itu untuk mendukung operasional pelayanan publik dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pemerintah juga menekankan ketepatan waktu dalam menjalankan belanja. Hal itu termasuk pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur.
Anggaran Infrastruktur Naik
Pemko Batam menaikkan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 20,98 persen.
Anggaran tersebut terutama diarahkan untuk menangani persoalan banjir secara terpadu. Pemerintah ingin penanganan berjalan dari kawasan hulu hingga hilir.
Selain banjir, anggaran juga mendukung pengelolaan sampah, peningkatan keselamatan lalu lintas, dan perbaikan jalan.
Pemko Batam juga menyiapkan logistik serta perencanaan menghadapi bencana. Pemerintah akan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan tanggap bencana.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas
Di sektor pelayanan dasar, Pemko Batam berjanji menjaga pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan kualitasnya.
Pemerintah juga menyiapkan fasilitas kesehatan untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC).
Program beasiswa daerah tetap berlanjut. Begitu pula bantuan sosial bagi lanjut usia dan jaminan kesehatan bagi pekerja rentan.
Namun, pemerintah akan memperketat penyaluran bantuan sosial. Pemko Batam akan menggunakan data terpadu berbasis nama dan alamat atau by name by address yang valid dan mutakhir.
“Keberlanjutan program beasiswa, bantuan sosial bagi lanjut usia, serta jaminan kesehatan bagi pekerja rentan juga menjadi bagian dari prioritas,” ujar Amsakar.
Tenaga Kerja dan UMKM Didorong
Pemko Batam juga memasukkan penguatan ekonomi dalam arah perubahan anggaran.
Pemerintah akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi. Selain itu, Pemko Batam memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM dan mendorong digitalisasi pelayanan.
Untuk menjaga daya beli, pemerintah akan menjalankan operasi pasar. Pemko Batam juga memantau rantai pasok pangan agar harga tetap terkendali.
Sementara itu, pemerintah memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menangani persoalan yang melibatkan banyak kewenangan.
Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain banjir, peredaran narkoba, judi daring, tarif listrik, dan pengangguran.
Rencana Suntik Rp20 Miliar ke BRK Syariah Dikaji
Perubahan APBD juga menyentuh rencana investasi pemerintah daerah melalui BUMD.
Pemko Batam menyiapkan rencana penyertaan modal Rp20 miliar kepada Bank Riau Kepri (BRK) Syariah. Namun, pemerintah tidak akan langsung merealisasikannya.
Amsakar mengatakan Pemko Batam lebih dulu melakukan kajian menyeluruh mengenai risiko dan manfaat ekonomi dari penyertaan modal tersebut.
Pemerintah juga mengevaluasi penurunan dividen BRK Syariah sebesar 22,07 persen.
Penurunan tersebut berkaitan dengan turunnya laba BRK Syariah pada 2025 serta porsi kepemilikan saham. Karena itu, Pemko Batam akan menyelesaikan evaluasi sebelum memutuskan penyertaan modal baru.
DPRD Jadi Bahan Penyempurnaan
Amsakar mengatakan seluruh pandangan fraksi DPRD menjadi bahan pemerintah untuk menyempurnakan Ranperda Perubahan APBD 2026.
Ia memastikan pemerintah akan mempertimbangkan masukan tersebut dalam penyusunan kebijakan anggaran.
“Seluruh masukan dari DPRD menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat,” kata Amsakar.***
