BATAMCLICK.COM: Di sebuah pelosok desa, ada seorang ibu yang setiap pagi membuka buku tabungan haji anaknya. Ia menyimpannya di dalam sajadah, sambil terus berdoa agar suatu saat bisa melihat Ka’bah sebelum raganya melemah. Namun, harapan itu kini harus bersaing dengan kenyataan: daftar tunggu haji di Indonesia sudah menyentuh angka 5,5 juta orang, dan masa tunggu bisa mencapai 20 hingga 40 tahun.
Kondisi ini bukan hanya cerita satu dua orang. Dalam Simposium Haji ke-49 yang digelar di Hotel Ritz-Carlton, Jeddah, Arab Saudi, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, membawa isu ini ke panggung dunia.
Menurutnya, kesenjangan antara layanan ibadah haji dan meningkatnya jumlah umat Islam yang ingin berangkat ke Tanah Suci semakin nyata dari tahun ke tahun. “Kesenjangan ini mulai terasa sejak 1987, ketika Kerajaan Arab Saudi menetapkan sistem kuota haji yang disepakati bersama Liga Muslim Dunia,” ujarnya.
Sistem kuota memaksa negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, untuk menerapkan antrean panjang dalam pengiriman jamaah haji. Di Indonesia, pendaftaran dilakukan melalui Kementerian Agama, dan siapa pun yang mendaftar harus menyiapkan dana dan kesabaran ekstra.
“Dengan lebih dari 5,5 juta pendaftar pada tahun 2025, masa tunggu haji kini mencapai dua hingga empat dekade,” tutur Gus Yahya, panggilan akrab Ketua PBNU.
Realita itu membawa banyak konsekuensi. Tak sedikit calon jamaah yang akhirnya tidak bisa berangkat karena faktor usia atau meninggal sebelum gilirannya tiba. Tak sedikit pula yang harus merogoh kocek lebih dalam karena biaya yang cenderung meningkat setiap tahun.
Dalam simposium tersebut, Gus Yahya menyuarakan satu pesan penting: umat Islam perlu diingatkan bahwa haji adalah kewajiban sekali seumur hidup. Prinsip ini penting agar kuota yang terbatas dapat memberi kesempatan lebih besar kepada mereka yang belum pernah berhaji.
Ia juga mengajak negara-negara yang menerapkan sistem daftar tunggu untuk mengevaluasi kebijakan mereka. “Harus ada strategi yang adil dan transparan agar daftar tunggu ini tetap manusiawi dan memberi harapan,” tegasnya.
Tak hanya menyoroti tantangan, PBNU juga menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam merumuskan solusi. “Dengan sedikitnya 160 juta warga Nahdliyin di Indonesia, NU siap bekerja sama dengan otoritas Saudi dan negara-negara lain dalam memperbaiki sistem ini,” ujarnya.
Simposium ini diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dan menghadirkan sejumlah pejabat tinggi negara itu. Diharapkan, forum semacam ini bisa menjadi langkah awal menuju sistem haji yang lebih berkeadilan dan memberi ruang bagi harapan yang sudah lama tertahan.
Sebab di balik jutaan nama dalam daftar tunggu, ada impian-impian suci yang terus tumbuh: ingin sekali sujud di pelataran Ka’bah, meski hanya satu kali seumur hidup.(lilis)
