BATAMCLICK.COM: Pemerintah terus mengupayakan penyelesaian penataan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh daerah. Melalui kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), langkah konkret diambil untuk memastikan tenaga non-ASN mendapatkan kejelasan status dan masa depan.
Hal ini disampaikan dalam rapat virtual melalui Zoom Meeting bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Rabu (8/1/2025). Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd., mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, hadir dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Embung Fatimah, Kantor Wali Kota Batam.
“Pak Menteri menekankan pentingnya kolaborasi dan komitmen dari semua pihak untuk mempercepat penataan tenaga non-ASN, sesuai amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Salah satu langkah konkret yang sudah diterapkan adalah melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ujar Jefridin.
Data Nasional Tenaga Non-ASN dan Seleksi PPPK Tahap 1
Dalam paparan yang disampaikan Menteri PANRB, Rini Widyantini, disebutkan bahwa data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunjukkan jumlah tenaga non-ASN yang tersisa secara nasional mencapai 1.789.050 orang. Dari seleksi PPPK tahap 1 pada 2024, sebanyak 1.345.338 orang dinyatakan memenuhi syarat.
“Di Kota Batam, pada seleksi PPPK tahap 1, terdapat 2.192 pelamar untuk tenaga teknis, 45 tenaga kesehatan, dan 134 guru. Setelah melalui proses seleksi, yang dinyatakan lulus adalah 1.752 untuk tenaga teknis, 45 tenaga kesehatan, dan 103 guru,” jelas Jefridin.
Seleksi PPPK Tahap 2 di Kota Batam
Untuk mendorong penataan tenaga non-ASN lebih lanjut, Pemerintah Kota Batam melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) membuka seleksi PPPK tahap 2. Tahapan ini berlangsung sejak November 2024 hingga 15 Januari 2025, dengan pelaksanaan tes direncanakan pada April hingga Mei 2025.
“Sampai saat ini, jumlah pendaftar seleksi PPPK tahap 2 di Kota Batam adalah 860 orang untuk tenaga teknis, 43 tenaga kesehatan, dan 19 guru. Fokus utama adalah tenaga non-ASN yang sudah terdata di basis data BKN, sesuai arahan dari Menteri PANRB,” ungkap Jefridin.
Penghentian Rekrutmen Tenaga Honorer
Selain pelaksanaan seleksi PPPK, pemerintah juga menegaskan agar pemerintah daerah tidak lagi merekrut tenaga honorer, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Penataan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan status bagi tenaga non-ASN dan memastikan proses pengelolaan tenaga kerja di lingkungan pemerintah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.***
