BATAMCLICK.COM: Sebanyak 16 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau dihentikan sementara karena belum memenuhi ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN). Penghentian operasional ini berdampak pada penyaluran makanan kepada sejumlah penerima manfaat di sekitar lokasi dapur yang disuspensi.
Ketua Satgas MBG Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut tersebar di Batam, Tanjungpinang, Natuna, dan Kepulauan Anambas.
“16 SPPG ini tersebar di Batam, Tanjungpinang, Natuna, serta Anambas,” kata Nyanyang, yang juga menjabat Wakil Gubernur Kepulauan Riau, di Tanjungpinang, Kamis.
Menurut Nyanyang, sebagian besar dapur tersebut belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, beberapa SPPG diketahui beroperasi tanpa pemberitahuan kepada BGN.
Ketiadaan sertifikat dan ketidakpatuhan terhadap prosedur menjadi alasan penghentian sementara operasional dapur tersebut. Padahal, SPPG menjadi bagian penting dalam rantai penyediaan makanan bagi penerima manfaat program MBG.
Nyanyang mengatakan sejumlah penerima manfaat di sekitar dapur yang dihentikan sementara tidak mendapatkan penyaluran makanan selama operasional SPPG terhenti.
“Untuk saat ini SPPG tak boleh beroperasi dulu demi menghindari permasalahan di lapangan, misalnya keracunan makanan,” ujarnya.
SPPG Harus Penuhi Syarat untuk Beroperasi Kembali
Nyanyang menegaskan, 16 dapur tersebut dapat kembali beroperasi setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan BGN. Salah satu persyaratan yang menjadi perhatian ialah kepemilikan SLHS.
Sertifikat tersebut menjadi bagian dari persyaratan untuk memastikan tempat pengolahan makanan memenuhi ketentuan higiene dan sanitasi. Dengan standar yang terpenuhi, pengelola diharapkan dapat menjaga kebersihan proses pengolahan sekaligus mengurangi risiko gangguan keamanan pangan.
Satgas MBG di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, kata Nyanyang, terus meningkatkan pengawasan terhadap operasional dapur SPPG. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi, kesehatan, dan keamanan pangan.
Ia menilai program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan. Pemerintah, pengelola SPPG, dan masyarakat perlu ikut mengawasi pelaksanaan program tersebut.
“Kalau memang ada permasalahan dapur SPPG, silakan melapor atau berkoordinasi ke Satgas MBG di wilayah masing-masing,” kata Nyanyang.
Penerima Manfaat MBG di Kepri Capai 679 Ribu Orang
Berdasarkan data yang disampaikan Nyanyang, jumlah penerima manfaat MBG di Kepulauan Riau mencapai 679.402 orang atau 87,47 persen dari target yang ditetapkan.
Layanan tersebut tersebar melalui 240 SPPG di tujuh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.
Penghentian sementara 16 dapur menjadi tantangan bagi kelancaran penyaluran makanan di daerah tersebut. Pemerintah perlu memastikan pengelola segera memenuhi persyaratan yang berlaku, sekaligus mengupayakan agar penerima manfaat tetap memperoleh layanan sesuai ketentuan program.
Sumber: Antara
